WW Blejeti SK Gubernur, Suasana Dewan Ricuh

Tidak ada komentar 183 views

Surabaya, (DOC) – Pasca-keluarnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian oleh Gubernur Jatim Soekarwo, reaksi keras ditunjukkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (WW). Ditemui di ruangannya, secara tegas WW menyatakan bahwa SK yang telah dikeluarkan gubernur cacat dan batal demi hukum. “Suratnya sah, tapi isinya cacat hukum,” ujar Wishnu Wardhana di hadapan para wartawan, Jumat (19/4/2013).

Wishnu menyebutkan, dalam surat keputusan bernomor 171.436/113/011/2013 yang dikeluarkan gubernur, secara kasat mata terdapat kesalahan yang cukup fatal. Yaitu soal konsideran yang dijadikan dasar gubernur dalam mengeluarkan SK ternyata tidak sesuai dengan surat yang dikirim DPC Partai Demokrat (PD) Surabaya. Dimana dalam surat yang dikirim ke gubernur pada tanggal 25 Maret oleh DPC, secara jelas DPC meminta persetujuan soal Pergantian Antar Waktu (PAW).  Namun dalam balasan gubernur malalui SK pada tanggal 17 April oleh orang nomor satu di Jatim itu adalah soal pemberhentian antar waktu.

“Jadi, antara surat yang diajukan ke gubernur, dengan SK yang keluar itu tidak nyambung. Anehnya lagi, di sini Gubernur seakan akan diperintah sama DPC,” terang WW.

Tidak hanya itu, WW juga menilai SK yang dikeluarkan oleh gubernur tidak prosedural. Menurutnya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2012 pasal 103 surat tersebut harus melewati beberapa proses. Mulai dari DPRD Surabaya, Walikota, baru kemudian ke Gubernur. Jika proses tersebut dipenuhi dengan benar, lanjutnya, maka total alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari. Karena, baik di DPRD, Walikota maupaun Gubernur, masing-masing memakan waktu 7 hari. Begitu juga ketika  tidak diproses kemudian dikembalikan ke DPRD.

“Coba anda hitung, surat itu pertama masuk adalah tanggal 1 April ke DPRD. Kalau tanggal 17 April sudah ditandatangani Gubernur pake aturan mana. Ini istilahnya gubernur melakukan by pass tanpa perhitungan,” tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya mensinyalir, dikeluarkannya SK Gubernur lantaran pada pagi harinya WW melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Terbukti, surat gubernur tersebut keluar pada hari yang sama pasca gugatan tersebut diajukan. “Tapi saya percaya nanti ada keputusan sela, atau bahkan surat SK dari gubernur dibatalkan oleh pengadilan,” imbuhnya.

Selain melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, WW juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada DPC PD Surabaya, DPD PD Jatim, DPP PD hingga Dewan Pertimbangan Partai Demokrat pada 18 April 2013 dengan nomor 59/G/2013/PTUN.Sby. Menurut WW, mengacu pada proses PAW Anggota Komisi A Imanuel Fredrik Lumoindong, seharusnya gubernur malu dengan keputusannya mengeluarkan SK pada dirinya dan Agus Santoso. Kala itu, dalam menyikapi PAW Lumoindong, gubernur menyarankan masalah tersebut diselesaikan secara politik sesuai dengan UU politik No 2 tahun 2012. “Itu artinya gubernur membuat peraturan sendiri kemudian dilanggar langgar sendiri,” katanya.

Lebih jauh, WW juga mengaku heran dengan instruksi gubernur yang meminta wali kota menyelesaikan polemik yang ada di legislatif. Padahal masalah yang terjadi saat ini tidak ada korelasinya dengan pemerintah kota. “Saya hanya berupaya menegakkan hukum. Apapaun yang terjadi prosedur yang kita lakukan sekarang tetap akan kita jalankan,” tegas WW.

Menyikapi pernyataan yang disampaikan WW yang menyebut konsideran yang dijadikan dasar gubernur salah, Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Surabaya, Dadik Risdariyanto mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya, baik PAW maupun pemberhentian intinya tetap sama. “Tidak ada masalah mas. Itu kan pendapat WW, tapi bagi kami (DPC PD, red), substansinya tetap sama,” ujar Dadik.

Dadik menyatakan, saat ini pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan DPRD Surabaya lainya guna mempersuipkan paripurna istimewa untuk melakukan pergantian WW. Hingga saat ini, baik Wisnu Sakti buana (WS) maupun Ahmad Suyanto menyatakan siap mendukung.

Sementara, saat penyampaian yang digelar WW sempat ricuh. Hal itu setelah Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Mohammad Anwar memprotes pernyataan WW yang menyebut SK pemberhentian dirinya cacat dan batal demi hukum. “Semua pernyataan yang anda (Wishnu Wardhana, red) sampaikan bohong. Anda telah mendaftar ke partai lain,” teriak Anwar sesaat setelah WW mengakhiri acara konperensi pers yang digelarnya.

Kontan saja, sikap yang ditunjukkan Anwar tersebut memanaskan situasi. Padahal setelah pembacaan pernyataan dari ketua DPRD, harusnya dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para wartawan.

Menurut Anwar, dengan posisinya yang telah dipecat oleh partai, tidak sepantasnya WW kembali datang ke  ruangan Ketua DPRD Surabaya. “Ini negara demokrasi, dan saya hanya mengawal SK yang telah dikelaurkan gubernur,” tegas Anwar ketika dirinya dicecar oleh puluhan pendukung WW yang juga hadir dalam acara tersebut.

Mendapat jawaban demikian dari Anwar, salah  satu perwakilan massa M Yusuf meminta agar Anggota Komisi A itu tidak menjadi preman di gedung legislatif. Sebagai partai yang saat ini dihuni banyak tersangka korupsi, menurut Yusuf, Anwar seharusnya malu berbicara masalah demokrasi dan supremasi hukum. “DPRD hanyalah wakil rakyat, dan saya rakyatnya. seharunya saya yang lebih berhak berada di gedung ini (legislatif, red),” timpal Yusuf tidak mau kalah.

Menurutnya, dengan kondisi Surabaya yang sudah kondusif di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri rismaharini serta Wishnu Wardhana, sudah sepantasnya seluruh lapisan masyarakat Surabaya mendukung bukan malah merongrongnya.

“Kalau memang Anwar punya ambisi menduduki sebagai ketua DPRD Surabaya, ya tunggu periode berikutnya. jangan seperti saat ini membuat gaduh di gedung dewan,” tegas Ketua Laskar Ababil itu.

Akibat kisruh di ruangan pimpinan itu, seluruh massa serta wartawan diminta keluar agar kondisi di dalam ruangan kembali kondusif. Namun suasana kembali memanas manakala Anwar yang akan keluar dari ruang ketua DPRD Surabaya berteriak ada salah satu pendukung WW yang membawa senjata tajam (sajam).

Kontan saja, beberapa polisi yang sebagian besar berjaga di luar ruangan langsung masuk guna melakukan sweeping terhadap belasan orang yang masih berada di dalam. akan tetapi hingga pemeriksaan itu tuntas dilakukan  tidak satupun sajam atau senjata api (senpi) ditemukan. “Saya pastikan aman, karena tidak ada satupun massa yang membawa barang berbahaya,” jelas Wakapolsek Genteng, Surabaya AKP M Rasyad. (k1/r4)