WW Resmi ‘Dibuang’ Dari DPRD Surabaya

Tidak ada komentar 74 views

Surabaya, (DOC) – Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim terkait pemberhentian Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana dan anggota DPRD Surabaya Agus Santoso, sejak 17 April 2013, sudah turun. Artinya, sejak tanggal itu, WW nama akrab Wishnu dan Agus sudah bukan lagi menjadi pimpinan dan anggota DPRD Surabaya.

Surat itu diterima DPD Partai Demokrat Jatim dan DPC Partai Demokrat Surabaya, Rabu (17/4/2013) siang yang diantar petugas dari Biro Hukum dan Pemerintahan Pemprov Jatim. Surat bernomor 171.436/113/011/2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Surabaya, ditandatangani langsung oleh Gubernur Jatim Ir Soekarwo. Surat itu juga ditembuskan ke 19 institusi, mulai Presiden RI, MA, Mendagri, Sekjen Kemendagri, Irjen Kemendagri, Dirjen Kerbangpol Kemendagri, Dirjen Otoda Kemendagri, KPU Pusat, Bakesbangpol Jatim, KPU Jatim, DPD Demokrat Jatim, Wali Kota Surabaya, Ketua DPRD Surabaya, Bakesbangpol dan Linmas Surabaya, KPU Surabaya, DPC Demokrat Surabaya dan lainnya.

Keluarnya surat gubernur itu berdasar surat DPC Demokrat Surabaya terkait pemberhentian dan PAW WW dan Agus Santoso serta surat DPP Demokrat terkait pemberhentian WW dan Agus Santoso. Surat itu juga sudah berdasar kajian hukum di Pemprov Jatim.

“Keluarnya surat itu sudah dikaji di Bagian Hukum Pemprov Jatim, jadi tidak sembarangan. Surat itu meresmikan dengan hormat pemberhentin saudara Ir H Wishnu Wardhana MM dan Agus Santoso SH dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Surabaya. Sejak surat itu dikeluarkan 17 April 2013, maka kedua orang itu sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Kami minta, surat yang sudah disampaikan ke wali kota dan ketua DPRD Surabaya ini harus ditindaklanjuti dua lembaga tersebut. Surat ini juga menandakan masalah ini sudah final, sehingga tak ada lagi langkah atau upaya WW dan Agus untuk bantah SK Gubernur Jatim,” tegas Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Muzayin didampingi Ketua DPC Dadik Risdariyanto, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya Irwanto Limantoro, Sekretaris DPC dan juga Fraksi Junaedi serta Ketua OKK DPD Partai Demokrat Jatim Hartoyo.

Dengan surat itu, DPC meminta agar wali kota menghentikan segala fasilitas yang diterima WW dan Agus Santoso. Bahkan DPC, Kamis (18/4/2013) juga akan mengirim surat ke wali kota agar segera mematuhi SK gubernur tersebut. Yang jelas, Fraksi Demokrat diminta segera melakukan koordinasi dengan fraksi lainnya untuk mengagendakan peresmian dan penggantian dua anggota mantan kader Demokrat tersebut.

“Kamis, kita akan kerahkan kader dan minta bantuan kepolisian untuk melaksanakan ‘eksekusi’ WW dan Agus Santoso. Keduanya akan diminta keluar dari gedung dewan, seiring keluarnya SK gubernur yang menandakan keduanya sudah tak lagi berhak di DPRD. Kalau mereka hanya sekadar berkunjung ke DPRD, tak masalah karena itu hak rakyat,” tegas Muzayin.

Sementara, WW maupun Agus Santoso, dikonfirmasi terkait keluarnya SK gubernur itu, tak berhasil. (co/r4)