Yusril: MK Bisa Ditertawakan Jika Kabulkan Permintaan Ahok

Jakarta, (DOC) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan ujimateri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang keharusan cuti petahana selama kampanye. Sebab, ini berpotensi menyebabkan pemerintah dan DPR melakukan gugatan kepada MK.

Yusril mengatakan, pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas. Sehingga, dia menilai, Basuki atau akrab disapa Ahok meminta MK untuk memberikan penafsiran yang bertentangan dengan makna sebenarnya.

“Pemohon meminta kepada MK untuk membuat penafsiran a contrario terhadap norma pasal 70 ayat 3 huruf a. Dari yang secara harfiah, mewajibkan cuti di luar tanggungan negara, menjadi bukan kewajiban, melainkan pilihan, atau opsional,” katanya di Gedung MK.

Ketua Umum PBB ini mengungkapakan, penafsiran itu akan menyebabkan MK bertindak sebagai badan legislatif. Di mana mereka melakukan perubahan terdapat sebuah pasal dan menciptakan norma baru dalam Undang-Undang. Padahal itu adalah tugas DPR.

“Saya khawatir jika permohonan pemohon dikabulkan, maka presiden dan DPR akan menggugat MK dalam perkara sengketa kewenangan dan akan terjadi lah drama bahan tertawaan semua orang, karena kalau ada perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, maka MK pulalah yang akan mengadilinya, maka bagaimana caranya MK akan mengadili dirinya sendiri sementara dia adalah pihak yang berpekara,” tegasnya.

Yusril mengatakan, alasan Ahok tentang adanya pertentangan UU Pilkada dengan UUD 45 tidak dapat ditemukan. Sehingga majelis hakim tidak perlu melanjutkan persidangan yang secara aturan sudah jelas.

“Norma pasal 70 ayat 3 itu sudah terang benderang artinya, petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama wajib cuti di luar tanggungan negara. Dan ini bukanlah hasil penafsiran, sebagaimana dipahami oleh pemohon,” katanya.(mdk/r1)