Surabaya,(DOC) – Kurang lebih 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura Surabaya, Sabtu(31/8/2024).
Hadir Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyaksikan prosesi pengambilan sumpah dan janji para legislatior provinsi hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Prosesi pelantikan di gelar dalam Sidang Paripurna. Di pandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Arifin dan di saksikan 208 tamu undangan dari dalam maupun luar negeri.
Pengambilan sumpah anggota DPRD Jatim ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100.2.1.4-3452 tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jatim masa jabatan 2024-2029.
“Kami atas nama Pemprov Jawa Timur menyampaikan selamat kepada 120 anggota DPRD Jatim yang baru saja di ambil sumpahnya hari ini. Semoga dapat memikul amanah yang di berikan serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti,” kata Pj Gubernur Adhy.
Pada kesempatan ini juga, Adhy membacakan beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Salah satu yang menjadi poin utama adalah agar seluruh wakil rakyat bekerja dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Perlu di garisbawahi. Bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara. Hendaknya tempatkanlah kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Adhy membacakan pesan Mendagri.
Prioritas Kerja untuk Kesejahateraan Rakyat dan Investasi
Pesan berikutnya adalah agar seluruh anggota dewan menguatkan kembali fungsi DPRD sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD memiliki tiga fungsi yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi penyusunan anggaran dan fungsi pengawasan.
Terkait fungsi pembentukan Perda, ia menyebutkan, Perda yang di buat tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik. Namun harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat.
“Pesan pak menteri. Prioritas utamanya adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik. Sehingga berdampak pada kemakmuran masyarakat Jatim,” katanya.
Berikutnya fungsi anggaran. Alokasi dana yang di susun para legislator ke depan haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan.
Sementara untuk fungsi pengawasan, DPRD di minta menggunakan hak interpelasi dan hak angket secara baik dan bijak. Tujuannya adalah untuk menciptakan checks and balances pada penyelenggaran Pemerintahan di daerah.
“Fungsi checks and balances harus di efektifkan semaksimal mungkin, sehingga roda kepemerintahan di Jatim berbasis melayani masyarakat,” ucapnya.
Hormat Terhadap Kinerja Legislator Provinsi 2019-2024
Pesan terakhir yang di bacakan Adhy adalah kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Jatim. Menurutnya, sesuai amanat UU 23 tahun 2014, kedudukan DPRD adalah ‘Mitra Kepala Daerah’.
Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan Kepala Daerah harus terus terjalin dan bersama-sama menciptakan Jatim yang rakyatnya makmur sejahtera.
Di akhir, Adhy juga memberikan rasa hormat dan apresiasi tinggi atas kinerja seluruh jajaran legislatif periode 2019-2024 yang telah terjalin baik selama lima tahun ini bersama Pemprov Jatim.
“Kami atas nama Pemprov dan seluruh masyarakat Jatim menyampaikan rasa hormat. Terima kasih, dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran DPRD Jatim yang telah bekerja menyejahterakan masyarakat Jawa Timur,” ucapnya.
Ia menyebutkan, kinerja dari seluruh jajaran DPRD Jatim periode 2019-2024 sangatlah hebat dan produktif. Terbukti, berbagai Raperda berhasil di susun dengan baik bahkan terhitung ada 60 Raperda yang berhasil di sahkan selama lima tahun.
“Jujur kami harus bilang anggota dewan periode 2019-2024 sungguh hebat,” pungkas Adhy.(ang/r7)