Probolinggo,(DOC) – Ratusan mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi ujuk rasa di depan Kantor Pemerintahan (Pemkab) Probolinggo yang Jalan Raya Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada Kamis(15/6/2023) siang.
Aksi mahasiswa Probolinggo ini di awali dengan berjalan kaki ke Gedung Pemkab setempat. Beberapa spanduk dan poster berisi kecaman tampak juga di bentangkan.
Aksi demo mahasiswa PMII mendapatkan pengawalan ketat dari Kepolisian Polres Probolinggo.
Dalam aksinya mahasiswa menyerukan “Kabupaten Probolinggo sebagai Kabupaten Termiskin, begitu banyak Koruptor, dan tidak Pro rakyat” ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Para mahasiswa ini meminta audensi dengan Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, dan Sekda Ugas Irwanto. Untuk menanyakan pengeluaran dan penerimaan APBD, yang berorientasi peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
Namun puluhan demostran tersebut tidak bisa menemui Wakil Bupati maupun Sekda.
Kadis Kominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengatakan, jika Wabup maupun sekda saat ini masih berada di miniatur ka’bah yang betada di Jalan Raya Pantura, Desa Curahsawo, Kabupaten Probolinggo.
“Saat ini pak Sekda maupun Wabup berada di miniatur ka’bah. Karena hari ini juga bertepatan dengan pengantaran jamaah haji dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Oleh sebab itu kita mohon maaf. Bukan karena apa, kita tidak bisa menemui rekan – rekan mahasiswa sekalian,” terang Yulius saat menemui para mahasiswa.
Sementara itu. Ketua 2 PMII Probolinggo Abdul Rozak, mengatakan, untuk kali ini para mahasiswa gagal menemui petinggi Pemkab Probolinggo.
Namun di lain waktu ia akan segera melayangkan surat edaran lagi untuk menggelar aksi serupa dengan masa lebih banyak.
“Untuk saat ini tidak apalah kita akan membubarkan diri dengan tertib. Ya karena memang aksi kita juga bertepatan dengan pengantaran jamaah haji. Nanti secepatmya kita akan berkirim surat kembali menggelar aksi serupa. Agar semua tuntutan kita terjawab oleh pemerintah setempat,” ucapnya.
Ia pun membeberkan isi tuntutan puluhan para mahasiswa. Di antaranya, mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Karena melihat APBD tahun ini sebesar Rp 2.4 triliun, hanya Terealisasi 33,4% dengan nominal Rp 820 miliar. Sementara dari Rp 820 miliar yang terealisasi 73%, di peruntukkan untuk Belanja operasional. Miris anggaran yang benar-benar di rasakan masyarakat hanya 1,9% untuk belanja modal dengan nominal Rp 15,38 miliar saja,” bebernya.
PC PMII Probolinggo menilai jika Pemkab gagal dalam pengelolaan anggaran dan mengentaskan kemiskinan.
“Tak hanya itu, pemerintah juga tidak berpihak kepada rakyat. Kami mendesak agar Pemkab Probolinggo lebih transparan, dalam mengelola anggaran,” tukasnya.(mam)
