Surabaya, (DOC) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyarankan agar program makan siang bergizi gratis (MGB) melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya. Menurutnya, keterlibatan UMKM dapat membantu distribusi makanan lebih efektif sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
Yona menjelaskan, melibatkan UMKM akan mempermudah pengelolaan distribusi makanan, terutama di sekolah-sekolah terpencil. Dengan sistem ini, setiap UMKM dapat menangani satu hingga dua sekolah.
“Kalau dapur induk menangani jumlah besar, distribusinya akan sulit. Namun, dengan UMKM, kualitas dan distribusi bisa lebih maksimal,” jelas Yona, Jumat (22/11/2024).
Ia menambahkan, program ini bertujuan memastikan nutrisi anak-anak usia dini tercukupi. Oleh karena itu, distribusi harus tepat sasaran dan tidak boleh ada kendala logistik.
Program MGB juga berpotensi memberikan manfaat ganda. Selain memastikan asupan nutrisi anak-anak sekolah, pelibatan UMKM dapat membantu usaha kecil bertahan di tengah tantangan ekonomi.
“Banyak UMKM sektor makanan kesulitan bersaing di platform digital. Program ini bisa membantu mereka untuk tetap survive,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
Yona berharap Pemkot Surabaya dapat menjadikan program ini sebagai langkah strategis untuk memajukan UMKM lokal.
Pengawasan dan Standar Kualitas
Meski mendukung pelibatan UMKM, Yona menegaskan pentingnya standar kualitas. Semua UMKM yang berpartisipasi harus memiliki sertifikasi halal agar sesuai dengan ketentuan. Ia juga mengusulkan adanya pembatasan kuota untuk setiap UMKM, guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
“Dengan pembatasan kuota, pengawasan kualitas produk dan distribusi makanan akan lebih mudah di lakukan,” tegasnya.
Pembatasan ini akan membantu Pemkot dan DPRD memastikan program berjalan sesuai target.
Yona optimis, program MGB dapat terlaksana dengan baik melalui kerja sama antara pemerintah eksekutif dan legislatif. Langkah ini di nilai mampu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pelajar, tetapi juga bagi pelaku UMKM.
“Libatkan UMKM, berikan pembatasan jelas, dan pastikan program berjalan tepat sasaran. Ini yang harus kita dorong,” tandasnya. (r6)
