Surabaya,(DOC) – Mediasi antara Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) dan manajemen Mie Gacoan yang di fasilitasi Komisi B DPRD Surabaya, Selasa(2/9/2025), berakhir tanpa keputusan. Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi B itu menemui jalan buntu karena pihak PT Pesta Pora Abadi, pengelola Mie Gacoan, hanya mengirimkan staf legal tanpa kewenangan mengambil keputusan.
Juru bicara PT Pesta Pora Abadi, Raden, menyebut keputusan terkait pergantian vendor parkir masih menunggu arahan direksi. “Saya hanya menyampaikan hasil rapat ini ke manajemen. Finalnya tetap ada di direksi,” ujarnya.
Sikap tersebut memicu kekecewaan PJS. Mereka menilai pemutusan kerja sama pengelolaan parkir dilakukan sepihak dan tanpa komunikasi. “Kami menjunjung etika. Harusnya ada dialog, bukan langsung putus. Ini bentuk arogansi,” tegas salah satu perwakilan PJS.
PJS juga menuding perusahaan menunjuk pihak ketiga dari luar kota untuk mengambil alih pengelolaan parkir di beberapa titik strategis, termasuk Stadion Bung Tomo dan Kenjeran. “Kalau usahanya di Surabaya, pekerjanya juga harus warga Surabaya, bukan orang luar,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif, menilai langkah manajemen Mie Gacoan gegabah. Ia menegaskan akan kembali memanggil direksi PT Pesta Pora Abadi pada 16 September mendatang. “Kami ingin pimpinannya hadir langsung agar bisa ambil keputusan. Kalau tidak hadir, kami rekomendasikan penyegelan usaha Mie Gacoan,” tegasnya.
Faridz menambahkan, pergantian sistem parkir seharusnya tidak perlu jika di lapangan tidak ada masalah. “Mie Gacoan sudah sukses dan ramai. Ngapain diganti kalau tidak ada masalah? Jangan bikin gaduh,” ujarnya.
Komisi B berharap kedua pihak dapat menemukan solusi sebelum pertemuan berikutnya agar konflik tidak meluas. Jika tidak, DPRD siap mengambil langkah tegas demi kepentingan warga Surabaya.(r7)
