Surabaya, (DOC) – Langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginstruksikan seluruh camat, lurah, dan kepala perangkat daerah untuk membuka hotline pengaduan mendapat dukungan penuh dari legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting untuk mempercepat penyelesaian masalah warga.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menyatakan bahwa penyediaan nomor hotline ini efektif memangkas jalur komunikasi antara masyarakat dan pihak birokrasi. Namun, ia memberikan catatan agar sistem ini tidak berhenti di tingkat kecamatan saja, melainkan wajib diperkuat hingga level RT dan RW.
“Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti,” ujar Anas Karno, Jumat (17/07/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, esensi dari instruksi Wali Kota Eri bukan sekadar formalitas memamerkan nomor kontak pengaduan. Hal yang paling krusial adalah komitmen tindak lanjut dan solusi nyata dari instansi terkait. Menurutnya, jangan sampai masyarakat sudah melapor namun tidak mendapatkan kejelasan.
Anas juga mengingatkan jajaran kelurahan dan kecamatan agar sigap menangani persoalan harian seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, hingga masalah infrastruktur sebelum masalah tersebut membesar atau sengaja diviralkan oleh warga di media sosial.
Sebagai mitra kerja Pemkot Surabaya di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal kualitas pelayanan publik ini.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ketika RT-RW aktif menjembatani aspirasi warga, lalu lurah dan camat cepat merespons, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” pungkas Anas.
