Surabaya, (DOC) – Di tengah kepungan beban hidup yang tak biasa, keluarga Darminto (RW 3 Kelurahan Barata Jaya, Surabaya) harus berjuang ekstra keras.
Pengemudi ojek online (ojol) berpenghasilan tak tentu ini menanggung tiga buah hati yang memiliki kebutuhan khusus, dua anak mengenyam pendidikan di sekolah inklusi, sementara anak ketiganya mengidap hidrosefalus dan membutuhkan terapi serta perawatan rutin.
Penderitaan keluarga ini semakin berat ketika bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat mereka andalkan sempat terhenti akibat kendala administratif.
Beruntung, keluhan tersebut direspons cepat oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, yang mendatangi langsung kediaman Darminto usai menerima aspirasi saat reses, Rabu (7/10/2026) sore.
Usai diklarifikasi bersama pendamping PKH dan pihak kelurahan, status kepesertaan keluarga Darminto kini telah membaik dan kembali menunjukkan indikator hijau dalam sistem.
Ajeng pun terus mengawal agar hak bantuan tersebut bisa segera dicairkan pada tahap keempat (periode Oktober–Desember 2026).
“Warga tersebut sangat membutuhkan bantuan dan tidak boleh terputus. Kita terus koordinasikan dengan Dinas Sosial Pemkot Surabaya agar PKH tahap keempat ini bisa segera diterima,” tegas Ajeng saat meninjau kondisi keluarga tersebut.
Tak hanya memperjuangkan PKH, Ajeng juga mendorong Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, hingga kelurahan untuk menjamin akses kelancaran terapi anak penderita hidrosefalus tersebut, termasuk menyiapkan dukungan transportasi operasional dari dan ke fasilitas kesehatan.
Bagi Darminto dan istrinya yang menyambi buka warung kecil di rumah, bantuan sosial tersebut sangat krusial untuk menopang kebutuhan mendesak sang buah hati yang mengidap hidrosefalus.
“Harapan saya terutama PKH-nya bisa cepat cair. Kebutuhan yang paling utama sekarang itu untuk beli susu dan pampers anak saya,” kata Darminto.
Aksi tanggap ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua RW 3 Barata Jaya, Suyono. Ia menilai kehadiran wakil rakyat secara langsung di lapangan menjadi angin segar agar warga berhak tak kehilangan haknya hanya karena kerumitan birokrasi.
