Surabaya, (DOC) – Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya mengubah kawasan pusat kota menjadi lautan aksi protes.
Memilih titik strategis di kawasan Tugu Air Mancur perempatan Jalan Pemuda, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, dan Yos Sudarso massa aksi menyuarakan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang dikoordinasikan secara masif ini diawali dengan long march dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair).
Diperkirakan lebih dari 3.000 mahasiswa dari berbagai kampus terkemuka, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Unair, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), bergabung dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP Unair, Fajrul Mulk, membeberkan alasan perpindahan titik aksi yang biasanya dipusatkan di sekitar Gedung Negara Grahadi. Menurutnya, aksi-aksi sebelumnya seolah menemui jalan buntu dan tidak mendapatkan respons yang memadai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami melihat selama ini sudah sering melakukan aksi di Grahadi, tetapi menurut kami tidak pernah diindahkan oleh Pemerintah Jawa Timur. Karena itu, kami memilih Tugu Air Mancur ini untuk menutup segala aktivitas di Jawa Timur sekaligus mengajak seluruh masyarakat bersatu melawan rezim ini,” tegas Fajrul.
Selain tuntutan politik terkait pergantian kepemimpinan nasional dan pengembalian supremasi sipil, gelombang protes ini juga menyoroti penanganan krisis lingkungan yang dinilai lamban.
Perwakilan massa aksi, Muhammad Togog Rahardjo, secara tajam mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah.
Togog menilai klaim pemerintah bahwa kondisi karhutla telah terkendali bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Kabut asap pekat dilaporkan masih memakan korban dan bahkan berpotensi melintasi batas negara hingga memicu protes dari negara tetangga seperti Malaysia.
Mahasiswa mendesak agar pemerintah segera menetapkan karhutla dan bencana alam lainnya sebagai Bencana Nasional.
Tak hanya itu, mahasiswa juga melontarkan kritik keras terhadap efektivitas kepemimpinan nasional, termasuk mempertanyakan kontribusi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama hampir dua tahun masa pemerintahan berjalan.
Togog menilai publik berhak mempertanyakan peran nyata Gibran di tengah berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kerap mengalami reset atau perombakan arah kebijakan.
Isu krusial lain yang diangkat dalam aksi ini adalah penyempitan ruang demokrasi serta tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Mahasiswa menyayangkan fenomena di mana warga negara yang menyampaikan kritik justru diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.
“Kami melihat masyarakat yang mencintai tanah air dan bangsanya justru adalah mereka yang berani mengkritik. Tetapi pemerintah sekarang seolah tidak menginginkan itu. Hal tersebut yang membuat kami sakit hati,” ungkap Togog.
Melalui aksi di pusat Kota Surabaya ini, mahasiswa menegaskan bahwa gelombang protes tidak akan berhenti pada retorika. Mereka menuntut pemerintah pusat maupun daerah tidak sekadar pasang telinga, melainkan segera mengevaluasi kebijakan dan memberikan tindakan nyata atas berbagai krisis yang melanda bangsa.
