
Jakarta (DOC) – Pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini berlaku lintas profesi, mulai dari dosen, guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis.
Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan dan finalisasi antara pemerintah dengan DPR RI terkait penataan aparatur sipil negara (ASN), khususnya PPPK paruh waktu lintas sektor.
Menurutnya, peningkatan status PPPK tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik atau guru, tetapi diperluas untuk berbagai profesi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik.
Selain dosen dan guru, kebijakan tersebut mencakup petugas Damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Tak hanya meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan tersebut diberikan kepada PPPK lintas profesi yang telah diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Namun, pelaksanaannya tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi CPNS yang berlaku.
Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan khusus bagi pegawai yang menghadapi kendala persyaratan seleksi, terutama terkait batas usia.
Dengan demikian, PPPK penuh waktu nantinya memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi untuk menjadi PNS sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja guru non-ASN yang perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan ini turut diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi tenaga yang selama ini menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Perpanjangan masa kerja ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan status dan keberlanjutan tenaga non-ASN di berbagai sektor. (rd)