Surabaya, (DOC) – Keberhasilan Kampung Pancasila di Kota Surabaya tidak boleh hanya berhenti pada pemasangan atribut, penetapan nama, atau pemenuhan indikator administratif belaka.
Hal tersebut menjadi sorotan tajam Nunuk Sri Wahyuni, mahasiswi Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, dalam kajian terbarunya mengenai efektivitas Kampung Pancasila di Kota Surabaya.
“Kampung Pancasila sepatutnya dimaknai sebagai simbol kebersamaan yang diwujudkan melalui aksi konkrit. Komunikasi yang terbuka, musyawarah, serta gotong royong menjadi fondasi utama dalam membangun pemahaman bersama mengenai nilai-nilai luhur bangsa,” terangnya, Selasa (13/10/2026).
Bedah 4 Pilar Utama Kampung Pancasila
Dalam kajiannya, Nunuk menguraikan empat pilar strategis yang menjadi pendorong utama keberhasilan Kampung Pancasila di tengah masyarakat,
1. Pilar Lingkungan: Menanam Kesadaran Kolektif
Melalui kegiatan kerja bakti, pengelolaan daur ulang sampah, hingga program urban farming, warga diajak untuk tidak hanya menjaga kebersihan fisik lingkungan. Lebih dari itu, pilar ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mandiri bahwa kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban rutin.
2. Pilar Ekonomi: Dari PKK hingga Penguatan UMKM
Sektor ekonomi digerakkan melalui integrasi PKK, Kampung Madani, serta optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekitar. Tokoh PKK hadir sebagai wadah pemasaran produk UMKM lokal, sementara Kampung Madani merawat kepedulian antarwarga.
“Dalam menjalankan program ekonomi harus melibatkan warga sejak perencanaan agar tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan,” paparnya.
3. Pilar Kemasyarakatan: Keamanan dan Keterbukaan
Pilar ini mencakup ketertiban lingkungan, kesiapsiagaan bencana, pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga kejelasan administrasi kependudukan.
Lingkungan yang harmonis dinilai hanya bisa terwujud jika ada rasa aman dan komunikasi dua arah. Penegakan aturan di tingkat RT/RW pun perlu mengedepankan ruang dialog agar warga memahami manfaat setiap kebijakan tanpa merasa diintimidasi.
4. Pilar Sosial Budaya: Perlindungan Kelompok Rentan
Fokus utama pilar ini adalah memberikan perlindungan nyata bagi keluarga, perempuan, dan anak.
Aspek yang digalakkan meliputi pencegahan pernikahan anak, penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta penguatan layanan sosial seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Kemangi, dan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Masyarakat harus membangun kesadaran bahwa aksi kekerasan bukanlah urusan pribadi semata, melainkan masalah sosial yang membutuhkan kepedulian dan penanganan tepat dengan tetap menjaga privasi korban,” tegas Nunuk.
Komunikasi Partisipatif Jadi Kunci Utama
Menggunakan pendekatan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer, Nunuk menjelaskan bahwa makna “Kampung Pancasila” tidak serta-merta terbentuk hanya karena disematkan label atau nama.
Makna tersebut tumbuh dari proses interaksi, pengalaman, dan pemaknaan sosial yang terus-menerus.
Oleh karena itu, komunikasi partisipatif menjadi syarat mutlak. Warga, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, kader, hingga pemerintah lokal harus duduk bersama dalam ruang dialog yang setara.
Ke depan, evaluasi program Kampung Pancasila juga diimbau tidak hanya menghitung kuantitas kegiatan, melainkan mengukur dampak perubahan sosialnya seperti sejauh mana tingkat partisipasi warga, kepedulian terhadap kelompok rentan, hingga kemandirian dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah.
Pada akhirnya, indikator sukses Kampung Pancasila yang sejati tercapai ketika gotong royong telah menjadi kebiasaan, toleransi menjadi sikap hidup, dan kepedulian diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari.
