Bupati dan Kapolres Lumajang Ajak Rembug Warga Soal Tambang Pasir

Lumajang,(DOC) – Untuk meredam gejolak warga Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro Lumajang, terkait blokade jalan tambang pasir, Bupati dan Kapolres Lumajang mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari tiga desa.

Pertemuan antara warga dari tiga Desa tersebut berlangsung di Gedung PPK, Lumajang, pada Kamis(6/12/2018) malam, sekitar pukul 20.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membahas jalan tambang yang berada diwilayah Candipuro, Lumajang, juga dihadiri kepala desa dari tiga desa, Camat Candipuro dan Pasirian, Forkopimca dari dua kecamatan, serta para pengusaha tambang.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memaparkan ada Desa yang mendapat keuntungan dari pertambangan pasir karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertambangan dan warga yang dirugikan dari kegiatan ini karena polusi, kerusakan jalan dan kemacetan.

“Saya selaku Bupati akan melakukan tata kelola pertambangan pasir yg berkeadilan yaitu dengan membatasi jumlah alat berat yang digunakan agar semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, membatasi waktu pergerakan armada truk yaitu jam 7.30 sampai 17.00 wib, dan dalam 1 bulan akan kami buatkan jalur alternatif khusus angkutan tambang, sehingga tidak melewati jalan padat penduduk” tegas Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga menyampaikan, bahwa dalam APBD 2018 akan ada perbaikan jalan dari desa Jugosari sampai ke jalan besar. Anggarannya sekitar Rp. 9,5 Milyar.

“Kita sudah anggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 9,5 milyar. Tapi saya sampaikan bahwa PAD dari tambang pasir ini sampai minggu pertama bulan desember ini, hanya Rp 8 milyar lebih sedikit. Kalau perbaikannya habis Rp 9,5 Milyar sementara pendapatannya hanya Rp 8 milyar, kemudian jalannya rusak dalam satu tahun, yo miring kupluk’e Bupati lek ngene rek,” kata Bupati kemudian dalam dialog tersebut.

Sementara Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MH MM mengapresiasi langkah cepat bupati dalam mengambil tindakan.

“Betul saya setuju sekali dengan keputusan bapak Bupati karena cepat mengambil keputusan dalam membuat tata kelola pertambangan pasir. Kami harap dengan cara ini tidak terjadi konflik horizontal antar warga akibat kegiatan pertambangan Sumber Daya Alam yg seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tutur Arsal.

Hal itulah menjadi keberatan warga sebab sebab truk pengakut pasir yang tahun lalu hanya sekitar 300 perhari, saat ini volume kendaraan mencapai 1000 kendaraan.

Disisi lain warga juga menyebutkan ada sejumlah kejadian diantaranya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan warga karena truk yang menuju lokasi tambang dalam kondisi kosong sering ngebut karena mengejar target angkutan.

Atas kenyataan inilah kemudian sebagian warga bernisiativ menutup jalan tambang, namun akibatnya sejumlah warga yang hidup dari tambang pasir merasa dirugikan karena mata pencaharian mereka terganggu.(imam/r7)