Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya mengimbau masyarakat agar tidak takut laporan kematian anggota keluarganya karena khawatir kehilangan bantuan sosial (bansos). Sebab, bantuan tersebut tidak akan otomatis di cabut dan bisa beralih kepada ahli waris yang sah.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengungkapkan masih ada sekitar seribu warga meninggal dunia yang datanya belum di laporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kondisi ini bisa membuat penyaluran bansos tidak tepat sasaran karena data penerima belum di perbarui.
“Kami akan memperkuat penegasan bahwa bansos tidak akan otomatis hilang. Sesuai aturan Kementerian Sosial, bantuan bisa di alihkan kepada ahli waris yang sah seperti istri, anak, atau anggota keluarga lain yang memenuhi syarat,” ujar Kahfi di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (8/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, akurasi data kependudukan menjadi kunci utama agar bansos tersalurkan dengan benar. Jika data warga yang meninggal belum di hapus, maka bantuan bisa salah sasaran.
“Kalau data tidak di perbarui, bansos berpotensi salah sasaran. Karena itu, penting bagi warga aktif melapor agar data tetap valid,” tegasnya.
Butuh Sosialisasi ke Warga
Kahfi menambahkan, masih banyak masyarakat yang keliru mengira pelaporan kematian bisa membuat keluarga kehilangan hak bansos. Padahal, justru sebaliknya, laporan kematian membantu agar bansos bisa di teruskan ke penerima yang tepat.
“Masyarakat perlu di edukasi bahwa melapor kematian bukan berarti kehilangan hak bansos. Justru agar bantuan bisa di salurkan kepada ahli waris yang berhak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kahfi menjelaskan, Pemkot Surabaya telah menyediakan Klampid New Generation (KNG), sistem digital yang memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan secara online, termasuk akta kematian.
“Sekarang tidak perlu repot, semua bisa di urus lewat HP. Di Surabaya sudah ada KNG, jadi jangan takut untuk melapor,” jelasnya.
Ia pun berharap warga lebih peduli memperbarui data kependudukan agar program bantuan sosial di Surabaya bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kepedulian warga terhadap administrasi kependudukan adalah langkah kecil dengan dampak besar bagi efektivitas kebijakan sosial,” pungkasnya.(r7)
