Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara tegas merombak 13 kepala perangkat daerah (PD) dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Langkah ini di ambil berdasarkan evaluasi kegagalan pencapaian target kerja, bukan atas dasar suka atau tidak suka.
Eri menegaskan bahwa setiap kepala dinas memikul tanggung jawab besar untuk membuahkan outputdan outcome nyata yang telah mereka janjikan sendiri sejak awal.
“Di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Ini bukan soal suka dan tidak suka, tetapi karena mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang dijanjikan,” ujar Eri, Rabu (7/10/2026).
Mengibaratkan peran kepala daerah sebagai pemimpin orkestra, Eri menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah dan warga. Guna memastikannya, Pemkot Surabaya merombak total pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para pegawai tidak lagi hanya duduk di balik meja kantor, melainkan diterjunkan langsung berkantor di balai-balai RW untuk melayani warga secara kontekstual, mulai dari fase kehamilan hingga usia lanjut.
Tak berhenti pada reformasi birokrasi, sistem pelayanan publik digital pun dirombak drastis. Ratusan aplikasi yang dinilai tumpang-tindih kini dipangkas dan disederhanakan menjadi dua platform utama, yaitu KantorKu untuk operasional internal pemerintah dan WargaKu untuk kanal pengaduan masyarakat.
Eri menandaskan, seluruh langkah radikal ini bermuara pada pencapaian tujuh indikator utama pembangunan nasional yakni penekanan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, kematian ibu dan anak, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan gini rasio, serta dorongan pertumbuhan ekonomi.
“Maka apa pun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh indikator ini tidak menunjukkan perubahan, kepala daerah tersebut dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya,” tegas Cak Eri.
