Surabaya,(DOC) – Tidak adanya garis penghubung antara pengurus IPSI – KONI – dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, membuat para atlet silatnya kurang terpenuhi kebutuhan berlatihnya. Bahkan hingga detik ini, para pesilat Surabaya harus “menebeng” di tempat orang meski hanya untuk berlatih.
Jika di lihat dari prestasi para pesilat Surabaya cukup moncer, terlebih lagi saat gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Jatim, terlihat menonjol.
“IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Kota Surabaya butuh dukungan Pemerintah Kota dan KONI Kota Surabaya. Agar prestasi IPSI Kota Surabaya lebih bagus lagi kalau di dukung sepenuhnya oleh Pemkot,” ujar Ketua Umum IPSI Kota Surabaya, Bambang Haryo Sukartono, Selasa (30/8/2022).
Pria yang akrab di sapa BHS ini memberikan saran pada Pemkot Surabaya, agar lebih memperhatikan cabang olahraga (Cabor) silat. Hal ini di karenakan, Cabor silat sendiri sarat membawa kebudayaan Indonesia.
“Jadi harusnya memberi dukungan pada beladiri silat ini harus lebih. Terlebih lagi seni beladiri silat ini tidak hanya sebagai olahraga berprestasi saja, tapi silat adalah kebudayaan sebagai jatidiri bangsa. Di situ penuh dengan unsur-unsur budaya, termasuk juga menjadi satu unsur pertahanan dari bangsa ini, khususnya Kota Surabaya,” ungkapnya.
Selain itu, jika di lihat dari jumlah anggota pencak silat di Surabaya terbilang banyak sekali. Sehingga tak ada salahnya jika Pemkot Surabaya melalui Dinas Porabudpar Kota Surabaya lebih memperhatikan nasib atlet silat di Kota Pahlawan.
“Jadi kalau kita lihat bahwa animo masyarakat sekarang ini cukup besar untuk belajar beladiri silat. Apalagi kalau di dukung oleh pemerintah,” katanya.
“Di sini perkumpulan dari atlet-atlet silat ini sebagai unsur pertahanan negara atau Kota Surabaya, tapi juga sebagai kemanan Kota Surabaya. Karena jumlah pesilat sendiri saat ini sudah lebih dari 5-15 persen dari total penduduk Surabaya. Kira-kira mungkin sekitar 300 ribu – 400 ribu pesilat Surabaya, baik itu aktif maupun tidak aktif,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dari jumlah pesilat cukup banyak, maka keamanan di Kota Surabaya bisa lebih aman. Terlebih lagi memanfaatkan para pesilat.
“Ini kalau kita bandingkan dengan jumlah Kepolisian Surabaya, yang hanya sekitar 3 ribu, TNI AD 300, AL 300, sekitar itu, yang totalnya enggak lebih dari 1.500, bayangkan. Sedangkan kita punya pertahanan dan kemanan bisa di andalkan yang jumlahnya ratusan ribu di Kota Surabaya,”
*Jadi ini yang seharusnya bisa di manfaatkan. Termasuk juga Pemkot juga harus bisa memanfaatkan silat menjadi sumber dari pada devisa pariwisata yang ada di Kota Surabaya,” jelasnya.
Selain itu silat sendiri bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Seperti halnya beladiri lainnya di luar negeri, sehingga bisa menjadi pendapatan devisa bagi negara juga.
“Kalau ini di tunjukan kepada mancanegara pasti suka, bahkan suka sekali, seperti di Thailand aja mereka lihatkan pencak silat itu seneng banget, jadi budaya, menjadi satu budaya yang menjadi tontonan untuk turis asing. Salah satu contoh sumo di Jepang, satu tiketnya itu mencapai bisa sekitar 2 Juta Rupiah, di Thailand Thai Boxing di jual sekitar 1,2 Juta, dan itu turis asing semua, apa lagi silat, yang penuh dengan budaya dan di perlihatkan ke turis asing,” ucapnya.
Hanya saja, Pemkot Surabaya melalui Dinas Porabudpar Kota Surabaya belum bisa memanfaatkan hal tersebut.
“Saya sangat menyayangkan, dan Kota Surabaya ini selalu menjadi juara umum, tapi saya tidak melihat, bahwa di Kota Surabaya ini adalah Kota Pesilat, ini penting sekali, kalau misalnya Surabaya ini menjadi kota silat atau kota beladiri seperti yang ada di Madiun, betapa hebatnya orang takut untuk melakukan tindakan kriminal,” tandasnya.(ang/r7)