Lumajang,(DOC) – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang akan terhambat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang di terapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa pencairan dana yang selama ini di alokasikan untuk sektor infrastruktur melalui dana transfer keuangan daerah kini di hentikan.
Menurut Agus, anggaran yang seharusnya di gunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang totalnya mencapai Rp 55,9 miliar, kini terpaksa di tunda. “Setelah kebijakan efisiensi anggaran di terbitkan, pencairan dana tersebut di hentikan,” ujar Agus, Selasa(18/2/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menyatakan pihaknya akan mencari solusi alternatif.
Salah satunya dengan mengalihkan anggaran dari pos lain yang di anggap kurang mendesak untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang masih prioritas.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang telah memutuskan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dan menghapus belanja untuk kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat efisiensi anggaran.
“Kami harus menemukan solusi. Beberapa pos belanja yang tidak terlalu mendesak, seperti seremonial, akan di alihkan untuk mendukung sektor infrastruktur,” kata Agus.
Di tengah keterbatasan anggaran ini, terdapat satu proyek infrastruktur yang telah selesai. Yaitu pembangunan DAM Gambiran, yang menelan biaya Rp 11,8 miliar dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proyek tersebut telah selesai pada Januari 2025.
Situasi ini menunjukkan dampak nyata dari kebijakan efisiensi anggaran pusat terhadap pembangunan di daerah. Pemkab Lumajang kini di hadapkan pada pilihan sulit dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan anggaran yang terbatas.(imam)
