Bogor,(DOC) – Pemerintah memperkuat komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru lewat program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemendikdasmen, PT Bank Tabungan Negara (BTN), BP Tapera, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penandatanganan nota kesepahaman sekaligus serah terima kunci rumah subsidi secara serentak di lakukan di delapan kota, yakni Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
Di lokasi Bogor, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian PKP. “Awalnya hanya MoU, tiba-tiba Pak Menteri PKP menyampaikan bahwa kita langsung serah terima kunci. Ini luar biasa. Terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri,” ujarnya di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Selasa (25/3).
Mu’ti menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak bisa di lepaskan dari kesejahteraan guru. Sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru harus menjadi pusat perhatian kebijakan nasional. “Guru adalah pahlawan pencerdas bangsa. Jika kesejahteraan meningkat, maka guru bisa fokus mendidik, tanpa perlu terbebani masalah tempat tinggal,” ucapnya.
20 Ribu Unit Disiapkan, 250 Rumah Diserahkan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa sebanyak 20.000 unit rumah subsidi telah di siapkan untuk guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, secara simbolis 250 unit rumah di serahkan langsung. Program ini di rancang agar guru bisa tinggal dekat dengan lokasi mengajar—mendukung efisiensi dan kualitas pembelajaran.
“Tantangan memang tidak mudah, tapi kami punya Presiden yang yakin dan percaya diri membangun Indonesia dari bawah. Arahan beliau jelas: utamakan wong cilik, termasuk guru,” ujar Menteri Ara.
BTN, BPS: Rumah untuk Guru = Investasi Masa Depan
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menyebut masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak. Karena itu, BTN berkomitmen mendukung pembiayaan rumah bersubsidi secara berkelanjutan. “Program ini bukan hanya soal tempat tinggal. Ini tentang memberi ruang bagi guru untuk fokus mengajar dan ikut menekan angka kemiskinan,” katanya.
Dari sisi data, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kontribusi data akurat menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. “MoU ini adalah bentuk sinergi yang solid antara kementerian dan lembaga untuk tujuan yang sama: kesejahteraan guru,” katanya.
Amalia menambahkan bahwa keberadaan data berkualitas memastikan program berjalan tepat sasaran, termasuk dalam penyediaan hunian bagi para guru. “Ini bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” tutupnya. (r6)
