D-ONENEWS.COM

Pimpinan DPRD Surabaya Sepakat Kedepankan Kinerja Untuk Rakyat

Foto ; Pelantikan Pimpinan DPRD Surabaya periode 2019-2024

Surabaya,(DOC) – Usai mengucapkan sumpah jabatan pada sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis(26/9/2019) lalu, 4(empat) Pimpinan DPRD Kota Surabaya difinitif periode 2019-2024 langsung tancap gas menyelesaikan tugas kedewanan.

Tugas pertama pimpinan DPRD Surabaya yang telah disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 172/5593/436.5/2019, yaitu membentuk alat kelengkapan dewan(AKD), terdiri dari Komisi, Badan Kehormatan, Badan Legeslatif dan Badan Anggaran.

Ke empat pimpinan DPRD Surabaya diantaranya, Ketua DPRD Adi Sutarwijono(PDIP) dan tiga Wakil Ketua, Laila Mufidah (PKB), A H Thony (Gerindra) dan Reni Astuti (PKS), Senin(30/9/2019) melakukan pembahasan soal pembentukan AKD.

Foto : Ketua DPRD Sementara Adi Sutarwijono

Ketua DPRD Adi Sutarwijono, menyatakan, seluruh fraksi yang ada di lembaga DPRD Kota Surabaya telah menyetorkan nama anggotanya untuk masuk ke masing-masing AKD.
Penentuan AKD, kata Awi panggilan akrab Adi Sutarwijono, dibahas dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat berdasarkan kolektif kolegial.
Rencananya penetepan AKD akan dilakukan pada Selasa(1/10/2019) besok, melalui sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya.
“Sebagaimana pasal 35 tata tertib DPRD Kota Surabaya bahwa pimpinan DPRD Surabaya merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial dan hari ini seluruh pimpinan sudah mufakat untuk komposisi AKD yang disahkan di paripurna Selasa(1/10/2019) beaok,” kata Awi, Senin(30/9/2019).

Pasca pembentukan AKD, maka lembaga DPRD kota Surabaya bisa bekerja normal sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Menurut Awi, tugas yang harus segera dikerjakan secepatnya, yakni pembahasan Nota Keuangan Anggaran Prioritas APBD 2020 tahun depan.
“Setelah AKD terbentuk, dewan segera menyusun KUA PPAS APBD 2020. Target saya pada 10 November mendatang, Pembahasan Draft APBD bisa selesai sebagai kado Hari Pahlawan,” tandasnya.

Awi berharap, kinerja para legislator periode 2019-2024 bisa bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota Surabaya kedepan.

Sementara itu, harapan sama juga disampaikan oleh ketiga Wakil Ketua DPRD Surabaya definitif periode 2019-2024.

Foto ; Wakil Ketua DPRD Surabaya (FPKB), Laila Mufidah

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Laila Mufidah menyatakan, bahwa penetapan AKD berdasarkan kolegtif kolegial para Pimpinan DPRD Kota Surabaya.

“Sudah mufakat tinggal penetapannya. Jadi semua fraksi setor nama anggotanya untuk ditempatkan di komisi mana. Nanti pimpinannya anggota yang memilih,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya yang memiliki tugas berat dari partai.

“Pimpinan memiliki tugas berat mengemban amanah rakyat. Tapi itu tugas partai yang harus saya emban dan saya siap,” katanya.

Kinerja DPRD Surabaya periode 2019-2024 akan lebih baik dengan periode sebelumnya, karena mengutamakan keputusan bersama.
Menurut Laila, setiap keputusan lembaga akan di sepakati antar pimpinan dan melibatkan anggota.

“Ya karena kolegtif kolegial maka keputusan akan disepakati bersama. Terutama soal penyaluran aspirasi masyarakat nanti,” katanya.

Tak jauh beda dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, AH Thony yang menyatakan, tugas DPRD Surabaya kedepan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dan bahkan memaksimal fungsi kontrol kinerja eksekutif.

Foto ; Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony

“Aspirasi rakyat adalah utama. Tapi yang terpenting adalah kontrol kinerja dan penggunaan anggaran rakyat yang digunakan eksekutif untuk memajukan kota serta mensejahterakan warga Surabaya. Itu juga utama,” katanya.

AH Thony mengatakan, jika selama ini sering masyarakat melihat Wali Kota Tri Rismaharini marah-marah terhadap bawahannya, hal itu karena tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD Surabaya tak dilaksanakan secara maksimal.
“Kalau Tupoksi dewan berjalan, kan tugas Bu Risma akan bertambah ringan untuk mengontrol kinerja eksekutif. Selama ini fungsi dewan kurang, sehingga Bu Risma yang marah dan turun menangani langsung,” tandasnya.

Wakil ketua DPRD lainya Reni Astuti menegaskan usai ditetapkan secara definitif pihaknya langsung bekerjas dan menyiapkan alat kelengkapan dewan. Ini dilakukan agar DPRD Surabaya bisa segera bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang diemban.

Ditempat yang sama, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS menyatakan, komposisi pimpinan DPRD Surabaya pada periode 2019-2024 nampak lebih kuat dari sisi kinerja – kinerja kerakyatan secara kelembagaan.

foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari FPKS

“Kuat tersebut, dalam artian fungsi pada budgeting yang langsung mengena pada kesejahteraan rakyat, fungsi legislasi terkait pembuatan perda dan pengawasan terhadap kinerja pemkot Surabaya,” ungkap Reni.

Mengenai visi-misi DPRD Surabaya kedepan, lanjut Reni, hal itu menyangkut pada ekspektasi kepada masyarakat agar lebih dekat lagi.
“Jadi nantinya seluruh kinerja dan kegiatan lembaga DPRD akan mengedepankan ekspektasi pada kedekatan ke masyarakat,” pungkasnya.(adv/robby)

Loading...