D-ONENEWS.COM

Reformasi Birokrasi, Komisi A Sering Terima Laporan Problem Netralitas ASN dan SDM di Bawah Standar

Surabaya,(DOC) – Menindaklanjuti arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, seluruh pemerintah daerah, termasuk kota Surabaya, kini sedang mempersiapkan pembahasan Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 tersebut.

NetraHal ini disampaikan Hari Triono, mewakili Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya saat hearing dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa(30/11/2021).

“Memang betul, Ini seluruh pemerintah daerah sedang diminta untuk membuat Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2016,” ujar dia.

Menurut Hari, reformasi birokrasi diharapkan mengacu kepada delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber saya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Menyikapi ini, anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman menyoroti tiga aspek dalam reformasi birokrasi. Pertama, perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Kedua, ketatalaksanaan, dan ketiga, terkait sumber daya manusia aparatur.

“Tolong saya titip untuk BKD, terkait pola pikir dan budaya kerja Service Excellence(jiwa melayani) para aparatur. Mohon ini dikuatkan betul dan dituangkan dalam kurikulum pembinaan aparatur terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena di beberapa titik masih banyak keluhan terkait ini,”ujar Fatkur.

Yang kedua, kata Fatkur, adalah terkait ketatalaksanaan. Targetnya adalah memastikan ada sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

“Di era digital, sudah sewajarnya seluruh proses harus terukur dengan baik dan transparan. Beberapa layanan berbasis IT dan bisa diakses oleh RT dan RW, saya apresiasi. Namun terkait kaidah suser friendly dan feedback harus terus diperbaiki. Ada notifikasi cepat lah kalau misal RT atau RW mengajukan usulan atau data ke kelurahan”, jelas Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS.

Fatkur memahami bahwa di tiap tata laksana selalu ada access level (hak pengaksesan untuk layanan tertentu), namun masih banyak hal yang itu bisa ditransparankan, apalagi yang menyangkut layanan ke warga. Maka RT seharusnya diberi akses untuk mengetahui, walau mungkin tidak memiliki akses mengubah data untuk beberapa layanan tertentu. Ini akan mendukung program desentralisasi layanan.

“Dan, yang terakhir, saya tidak jemu-jemunya menyoroti terkait SDM aparatur. Yang saya pahami, target dari reformasi birokrasi adalah menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera,” tandas dia.

Fatkur mengaku masih sering menerima laporan terkait problem netralitas aparatur dan kompetensi SDM yang di bawah standar. Sehingga mempengaruhi standar pelayanan minimal.

“Mohon ada mapping dan tindakan serius perihal ini, whistleblowing system akan diuji efektifitas implementasinya. Evaluasi serius terkait daftar inventarisir masalah (DIM) dan prioritas bidang apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum pembinaan SDM mungkin harus dilakukan, kita juga ada Sister City, saya yakin pemkot bisa,” pungkas Fatkur. (dhi)

Loading...

baca juga