Probolinggo,(DOC) – Percepatan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahun 2021, terus digebyer oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Mensos mengecek langsung proses pencairan Bansos di dua daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, Senin(21/02/2022).
Penyaluran Bansos di Kabupaten Probolinggo digelar di Balai Desa Bantaran, sedangkan di Kabupaten Pasuruan, penyaluran Bansos dilakukan di Aula Kecamatan Kejayan.
Dikedua daerah tersebut, Mensos menemukan lagi tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Total Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima bantuan di Kabupaten Probolinggo terhitung sebanyak 7.760 KKS. Pada tanggal 20 Februari 2022 lalu, tercatat sebanyak 1.835 KKS yang sudah menerima dan sisanya 5.924 KKS belum tersaluri bantuan.
Sementara di Pasuruan, terdapat 7.823 KKSÂ total penerima Bansos. Namun cuma 2.397 KKS yang telah tersaluri bantuan tahun anggaran 2021 lalu dan sisanya sebanyak 5.426 KKS belum terima Bansos.
Informasi yang didapat, bahwa KKS yang hingga kini belum menerima Bansos, dikarenakan sudah dinyatakan mampu, meninggal dunia tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan, serta tak menghadiri panggilan penyaluran Bansos.
Mantan Wali Kota Surabaya ini, mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses penyaluran Bansos tak melebihi Maret 2022 mendatang. Jika sampai waktu tersebut, Bansos tetap tidak tersalurkan, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke kas negara.
“Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? Ini untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat,” tandas Mensos usai mengecek penyaluran Bansos di Probolinggo, Jawa Timur, Senin(21/02/2022).
Kepada perangkat pemerintahan kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Mensos Risma meminta penyaluran Bansos dapat diselesaikan dalam waktu 3(tiga) hari, sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos memberi waktu 2(dua) hari untuk menuntaskan penyaluran Bansos kepada 5.000- lebih KKS.
“Tadi saya menemukan ada yang 8 bulan belum disalurkan. Ini harus ada intervensi khusus. Karena secara teori sebetulnya maksimal 6 bulan sudah menerima bantuan. Karena KPM tersebut merupakan penerima baru,” katanya.
Mensos juga meminta para pendamping dan pihak bank penyalur agar mengantarkan Bansos ke rumah-rumah para penerima manfaat.
Khusus untuk Pemkab Pasuruan, Mensos meminta agar lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin dalam menerima Bansos. Mengingat dengan cara seperti itu, pihak pemerintah bisa aktif memantau kondisi yang tengah di alami para penerima bantuan.
“Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan. Kira-kira apa sebabnya. Ini harus bisa diketahui dengan jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos,” katanya.
Selain itu, Mensos juga mendorong seluruh Pemda untuk memberdayakan kaum muda agar dapat lebih mandiri, dengansinergi Kemensos yang akan menyiapkan bantuan modal usaha. “Kita akan siapkan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara. Karena mereka bisa mandiri, untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik,” kata Mensos.
“Sebab, ketimbang hanya menerima BPNT yang nominal rupiah diterima hanya Rp200 ribu, pemantapan keahlian lebih bermanfaat. Pemkab Probolinggo juga sepakat dengan itu,” pungkas Mensos. (imam/r7)