“Hari ini kami memberikan santunan atau yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama terkait santunan ketika almarhum dalam kondisi bekerja, yang kedua adalah beasiswa untuk putra pertama dan kedua, karena dalam BPJS ini ada beasiswa sampai kuliah,” kata Wali Kota Eri.
“Jangan sampai perda ini hanya bagus di atas kertas. Kita ingin benar-benar bisa mengukur sejauh mana rakyat terlindungi, baik pekerja formal maupun informal,” kata Ais.
“Ini menjadi penyemangat. Perusahaan akan besar jika seluruh karyawannya selamat dan terlindungi dari bahaya kerja,” ujar Eri usai menerima penghargaan.
“Saya khawatir jika regulasi ini di pisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan, pengusaha akan merasa terbebani. Padahal substansi aturan ini bagus karena mengakomodasi hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sehingga tercipta keseimbangan,” ujarnya.
“Pekerja informal seperti tukang becak, pedagang, petani, nelayan hingga ibu rumah tangga juga berhak atas jaminan sosial. Mereka bisa mendaftar secara mandiri. Yang penting, kesadaran akan pentingnya perlindungan harus di tumbuhkan,” kata Hebi.
Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan para jurnalis yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan tugas di lapangan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subechan, menyampaikan bahwa iuran yang di bayarkan mencakup perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama 7 bulan, mulai dari Juni hingga Desember 2025.
Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Bromo, Desa Botoh, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9). Dari 52 penumpang, 8 orang meninggal dunia dan 44 lainnya luka-luka.
“Dishub harus cek, itu parkir resmi atau tidak. Kalau tidak resmi, berarti ada potensi kebocoran PAD,” – Budi Leksono.
Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya, melalui Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, secara simbolis menyerahkan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
