Breaking News!

Harga LPG Nonsubsidi di Sejumlah Daerah Resmi Naik Ajak Para Ibu Papua Belanja di Supermarket, Cara Wapres Gibran Peringati Hari Kartini Mantan Kadis LH DKI Jakarta jadi Tersangka Longsor Sampah Bantargebang Respons Santai Jokowi Tanggapi Pernyataan JK Pemprov DKI Jakarta Berantas Hampir 7 Ton Ikan Sapu-sapu

Harga LPG Nonsubsidi di Sejumlah Daerah Resmi Naik

Ajak Para Ibu Papua Belanja di Supermarket, Cara Wapres Gibran Peringati Hari Kartini

Wali Kota Eri Terbitkan SK, Dewan Kebudayaan Surabaya Diminta Segera Jalankan Amanat UU

Wali Kota Eri Terbitkan SK, Dewan Kebudayaan Surabaya Diminta Segera Jalankan Amanat UU

Cegah Kekerasan Perempuan, Pemkot Surabaya Gelar Pelatihan Krav Maga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberi perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT). Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan PRT memperoleh hak yang setara dengan pekerja lain. “Pemerintah menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi yang sama,” ujar Yassierli. Ia menjelaskan, UU PPRT melindungi pekerja sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. UU ini juga mengatur hak dasar PRT. Di antaranya upah layak, waktu kerja jelas, waktu istirahat, serta hak libur dan cuti. Yassierli menegaskan pentingnya perlindungan dari kekerasan, termasuk diskriminasi dan kekerasan seksual. Ia juga menyoroti jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. “UU ini memastikan pekerja rumah tangga bekerja dengan aman dan layak,” katanya. Ia menambahkan, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja harus menggunakan perjanjian yang jelas. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi kedua pihak. UU PPRT juga mengatur peran Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, dan jaminan sosial. Jika terjadi perselisihan, para pihak dapat menyelesaikannya melalui musyawarah. Proses ini melibatkan unsur masyarakat seperti ketua RT dan RW. Yassierli menilai pekerjaan rumah tangga memiliki karakter khusus. Hubungan kerja sering dipengaruhi faktor sosial dan budaya. Karena itu, pemerintah menyusun UU ini agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. “Undang-undang ini menjadi dasar penting untuk melindungi pekerja rumah tangga secara layak dan bermartabat,” pungkasnya. (r7)

Menaker: UU PPRT Tegaskan Perlindungan Menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga

Tag: bupati_pamekasan

Hankam, Jatim09/11/201809/11/2018

Bupati Pamekasan Makan Bareng Satgas TMMD

Pamekasan,(DOC)- Keakraban di antara Pemda dan Satgas TMMD ke-103, Kabupaten Pamekasan, semakin terlihat kental. Itu […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.