Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan bahwa fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh mobil dinas untuk dikumpulkan dan diparkir di lokasi yang telah ditentukan selambat-lambatnya pada H-1 Idulfitri.
Platform digital ini menjadi inovasi terbaru Pemkot Surabaya untuk mempermudah masyarakat, investor, maupun pelaku usaha dalam mengakses informasi serta menjalin kerja sama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Dalam paripurna itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya secara resmi menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
