Surabaya, (DOC) – Sejumlah tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengeluhkan perbedaan tunjangan di bandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka menilai kesenjangan ini tidak adil, terutama karena beban kerja dan tanggung jawab mereka serupa.
Di berbagai daerah, tenaga kesehatan PPPK menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jauh lebih kecil di bandingkan rekan mereka yang berstatus PNS. Kondisi ini memicu keresahan, terutama karena tunjangan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
“Saya dan rekan-rekan PPPK menjalankan tugas yang sama, bahkan terkadang lebih banyak. Namun, tunjangan kami jauh lebih kecil. Ini tidak adil,” ujar seorang tenaga kesehatan PPPK di rumah sakit daerah yang enggan di sebutkan namanya.
Masalah ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi tenaga kesehatan. Ketua Persatuan Tenaga Kesehatan Indonesia, Andi Prasetyo, menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dalam pemberian tunjangan.
“Jika tugas dan tanggung jawabnya sama, tunjangan juga seharusnya setara. Ini penting agar tenaga kesehatan tetap sejahtera dan semangat menjalankan tugasnya,” ujarnya pada Selasa (12/03/2025).
Menanggapi keluhan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa aturan tunjangan PPPK masih dalam evaluasi. Juru bicara kementerian itu menyebutkan bahwa pemerintah sedang mencari solusi terbaik agar kesejahteraan tenaga kesehatan tetap terjamin tanpa membebani anggaran negara.
“Kami memahami aspirasi tenaga kesehatan PPPK. Saat ini, kami sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian tunjangan agar kesenjangan tidak terlalu besar,” kata perwakilan KemenPAN-RB.
Di tengah ketidakpastian ini, tenaga kesehatan tersebut berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jika tidak ada perubahan, mereka khawatir ketimpangan ini bisa menurunkan semangat kerja dan memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas medis. (wafik/r7)