Surabaya,(DOC) – DPD Partai Golkar Kota Surabaya akan memanggil Ketua DPC Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) Surabaya, Arif Fathoni terkait pernyataannya yang dinilai menyalahi etika dengan menggulirkan wacana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dan Adies Kadir.”Kami akan undang atas statemen itu. Rencana kita panggil besok, Jumat(12/6/2015),” kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya R.M. Gunawan,Kamis(11/6/2015).
Menurut dia, wacana menggulirkan pasangan Whisnu Sakti Buana (Wakil Wali Kota Surabaya dan sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya) dengan Adies Kadir (Anggota DPR RI dan mantan Ketua DPD Partai Golkar Surabaya) usai Dialog Kebangsaan yang digelar di gedung KONI Jatim Surabaya, Minggu (7/6/2015), bukan dari Golkar, melainkan MKGR Surabaya.
Saat ditanya apakah ada sanksi bagi Ketua MKGR Surabaya terkait statemennya, Gunawan mengatakan tidak ada aturan soal itu. Ia mengatakan MKGR punya warna sendiri, tapi tetap harus melalui partai. “Mereka boleh membuat statemen, tapi partai yang akan mengeluarkan statemen,” katanya.
Saat ditanya pendapat soal pasangan Whisnu-Adies, Gunawan mengatakan untuk menilai pasangan itu bagus dan tidak harus melalui beberapa tahap, salah satunya survei.”Kalau itu bagus, kenapa tidak. Tapi hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal Golkar soal wacana itu,” katanya.
Begitu juga saat ditanya soal kehadiran pengurus pimpinan anak cabang (PAC) di acara itu, Gunawan mengatakan mereka hanya diundang sebagai undangan biasa dan bukan untuk memberi pernyataan. Sedangkan untuk kehadiran Sekretaris DPD Golkar Surabaya Dwi Utomo, kata dia, bukan mewakili partai. “Kalau mewakili partai pasti ada surat resmi. Kalau saya denger pas mau habis acara hanya sekedar menengok, apalagi MKGR kan bagian dari Golkar,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan, seberapa besar respons Golkar mengusung Adies Kadier untuk maju Pilkada Surabaya, ia mempersilahkan Adies untuk mendaftar. “Walaupun diusung, tap pak Adies-nya tidak mau juga tidak baik. Kita menunggu pak Adies daftar, jika mengingkan jadi cawali-cawawali,” katanya.
Sementara itu, terpisah Ketua DPC Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) Kota Surabaya, Arif Fathoni mengaku siap bertanggung jawab terkait pernyataannya yang dinilai menyalahi etika dengan menggulirkan wacana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dan Adies Kadir pada saat Dialog Kebangsaan, Minggu (7/6/2016). “Ada rencana DPD Golkar Surabaya mau memangil MKGR. Saya secara pribadi akan datang dan siap menjelaskan mengenai kegiatan seminar dan wacana yang muncul mengenai duet Wisnu-Adies jika itu bisa memuaskan banyak pihak,” kata Ketua DPC MKGR Kota Surabaya Arif Fathoni kepada Antara di Surabaya, Rabu(10/6/2015) kemarin.
Menurut dia, sekretaris DPD II Partai Golkar Surabaya sudah meminta klarifikasi terhadap dirinya mengenai wacana duet Whisnu-Adies. “Sudah saya jelaskan secara detail mengenai maksud dan tujuan kegiatan DPC Ormas MKGR Kota Surabayaa, namun jika ada pengurus lain yang masih butuh penjelasan maka saya siap memberikan penjelasan,” katanya.
Arif Fathoni menjelaskan MKGR Surabaya melakukan beberapa klarifikasi atas berita tersebut yakni bahwa acara seminar empat pilar yang diselenggarakan oleh Ormas DPC MKGR Kota Surabaya murni kegiatan seminar yang mencoba merumuskan kegelisahan anak bangsa terkait dengan terdegradasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sendi ketatanegaraan. “Karena ini acara seminar yang diskusinya berlangsung dua arah, maka panitia tidak bisa membatasi pola pikir peserta dan wacana yang muncul mengenai kondisi kekinian situasi politik karena Ormas MKGR adalah organisasi underbow partai politik dalam hal ini Partai Golkar,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, terkait dirinya yang dikatakan melanggar etika oleh salah satu pengurus DPD Golkar Surabaya, maka pihaknya menerima justifikasi tersebut karena pernyataan itu dikeluarkan oleh seniornya di DPD Partai Golkar Kota Surabaya. “Namun yang harus digaris bawahi, sampai hari ini DPD Partai Golkar belum ada keputusan resmi soal koalisi dengan siapa dan akan mengusung siapa, maka menurut saya akan naif jika kemudian kader partai Golkar dihegemoni pola pikirnya mengenai nama kader yang layak untuk berkompetisi dalam gelaran Pilkada dengan bungkus fatsun politik,” katanya.
DPC MKGR Kota Surabaya berpendapat bahwa partai politik adalah lembaga untuk mencetak calon pemimpin baik dalam tingkat daerah maupun tingkat lokal. Oleh sebab itu tugas partai menjaring kader untuk diwakafkan disektor pemerintahan, melalui kehidupan kepartaian, bukan dengan cara menerima orang di luar kader untuk mendaftar layaknya pemilihan calon ketua RT. “Karena yang bisa merasakan seseorang itu layak atau tidak adalah kader partai itu sendiri, tinggal begitu partai memutuskan tugas kader untuk bekerja agar calon yang diusung partai bisa diterima oleh masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan Partai Golkar memiliki stok kader potensial yang banyak, di antaranya Adies Kadir, Blegur Prijanggono, Yudha bahkan M.H. Gunawan. “Ini akan semakin meningkatkan militansi kader jika direkomendasikan oleh partai sendiri,” katanya.(r7)