Surabaya,(DOC) – Tingginya aduan masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal laporan aduan (Lapdu) atas dugaan praktik korupsi di Kota Surabaya, membuat Wali Kota Eri Cahyadi kaget.
Seperti pada pemberitaan sebelumnya, KPK telah melansir Lapdu dugaan korupsi di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kamis(13/6/2024) kemarin.
Data KPK, Lapdu untuk Kota Surabaya di peringkat pertama, yakni 343 Lapdu yang di tengarai tertuju ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Di konfirmasi usai sholat Jumat di Masjid Muhajirin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyangkal Lapdu tersebut yang bukan semuanya di tujukan ke Pemkot Surabaya. Menurutnya banyak instansi di Surabaya yang juga berpotensi munculnya Lapdu dugaan korupsi.
“Surabaya pengaduan tertinggi itu Kota Surabaya loh. Bukan pemerintah kotanya. Instansi di Surabaya banyak. Pemkot, ada kementerian, lembaga provinsi juga di sini. Itu masuk kota Surabaya,” ucap Eri Cahyadi, kepada awak media, Jumat(14/6/2024).
Di kesempatan ini, Eri menjelaskan, jika skor Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni percepatan pencegahan korupsi. Bahkan Eri juga menunjukan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang cukup tinggi.
“Tapi pengaduan Kota Surabaya tidak begitu, lihat MCP-nya Surabaya nomor berapa, nomor 1, lihat SPI-nya berapa nilainya 79 berarti bukan pemerintah kota surabaya. Tapi instansi yang ada di Kota Surabaya,” terangnya.
Pemkot Surabaya Belum Bersih Semua
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerangkan, jika jangan salah dalam penilaian. Serta untuk pengaduan, Pemkot tak turut serta akan hal itu, karena itu urusan masing-masing instansi.
Untuk pengaduan jangan di tanyakan ke Pemkot. Jangan salah, untuk masalah pengaduan biar diurus instansi-instansi yang bersangkutan, saya tidak ikut-ikut,” bebernya.
Meski begitu, bukan berarti Pemkot Surabaya bersih dari aduan masyarakat ke KPK. Sekitar puluhan laporan atau aduan ke KPK soal Pemkot Surabaya.
“Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an. (Paling banyak) terkait percepatan pelayanan, sampe RW dilaporkan yo onok. RW kan ya boleh-boleh saja ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai laporin di sana,” ucapnya.
“Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. padahal Surabaya instansinya akeh,” tandasnya.(ang/r7)