Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menggelar rapat pengarahan mengenai sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Acara ini berlangsung di Graha Sawunggaling pada Kamis (19/12) dan di hadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto.
Selain itu, hadir pula Direktur Eksekutif I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam. Rapat tersebut di ikuti jajaran kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran daerah untuk mendukung pembangunan strategis nasional. Ia menyebut bahwa pemerintah pusat tengah fokus pada sejumlah program utama. Beberapa di antaranya adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketahanan pangan.
“Pemerintah daerah harus memahami prinsip-prinsip ekonomi, termasuk menentukan prioritas. Misalnya, pengeluaran untuk makan, minum, seremoni, alat tulis kantor, atau perjalanan dinas perlu di minimalkan. Tentu saja, kecuali dalam situasi mendesak,” ungkap Wamendagri Bima Arya.
Pada kesempatan yang sama, Bima Arya memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkot Surabaya dalam mengelola APBD secara efisien dan efektif. Ia menegaskan bahwa Surabaya telah menjadi contoh praktik terbaik (best practices) bagi kota-kota lainnya di Indonesia.
“Kendati demikian, efisiensi ini harus terus di pertahankan dan di awasi. Banyak daerah lain yang perlu di ingatkan, tetapi Surabaya justru bisa menjadi inspirasi,” tambahnya.
Pendanaan Alternatif dari Pusat
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat program di daerah. Hal ini karena pemerintah pusat turut menyediakan pendanaan alternatif, seperti pinjaman dari pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah pinjaman internasional dari World Bank.
“Surabaya mampu menjalankan mekanisme ini dengan baik, meski prosesnya cukup rumit. Banyak daerah lain yang enggan melalui jalur ini, tetapi Surabaya membuktikan bahwa hal tersebut bisa di lakukan,” terang Bima Arya.
Namun, ia mengingatkan agar efisiensi tidak sampai mengorbankan layanan dasar masyarakat. Ia mencontohkan, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. “Kebutuhan dasar masyarakat itu wajib di penuhi. Sementara itu, penghematan dapat di lakukan pada hal-hal yang tidak mendesak,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program strategis pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan strategi untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani fiskal pusat.
“Kami berencana menggunakan pembiayaan alternatif, seperti pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun bank. Namun, saat ini kami masih bernegosiasi terkait besaran bunga pinjaman tersebut,” ujar Eri.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk mempermudah proses pendanaan ini. Menurut Eri, langkah ini sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di kota Surabaya.
“Jika proses ini berjalan lancar, kami mengusulkan pembiayaan lebih dari Rp 5 triliun kepada SMI. Dengan dana tersebut, pembangunan kota bisa lebih cepat sesuai arahan Presiden. Seluruh jajaran perangkat daerah kami juga siap mengikuti arahan dari Wakil Menteri,” pungkas Eri. (r6)
