Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara terbuka menyampaikan tantangan besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyoroti tekanan fiskal yang di hadapi pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik.
Salah satu proyek strategis yang kini menjadi sorotan adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (OERR). Proyek ini di perkirakan menelan biaya hingga Rp6 triliun, termasuk untuk pembebasan lahan. Sementara itu, proyek serupa di sisi barat kota, yaitu Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), membutuhkan dana sebesar Rp1,6 triliun.
Tak hanya soal jalan, kebutuhan mendesak lainnya adalah penanganan banjir di kawasan permukiman. Untuk memasang u-ditch di seluruh perkampungan, anggaran yang di butuhkan mencapai Rp3 triliun. Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga tak kalah penting, dengan kebutuhan dana sekitar Rp245 miliar.
“Kalau semua mau di kerjakan, totalnya lebih dari Rp7 triliun,” ujar Eri dalam pernyataan pada Jumat (11/4/2025).
Melihat besarnya kebutuhan tersebut, Eri menekankan pentingnya kejelasan kepada publik. Ia menyebut masyarakat perlu tahu apakah proyek seperti OERR bisa di laksanakan atau tidak.
Sebagai solusi, ia mengusulkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ini sesuai arahan Presiden agar proyek besar tidak membebani APBD sepenuhnya.
“Saya sudah sampaikan ke DPRD, mari kita pertimbangkan KPBU. Supaya OERR bisa mulai di bangun tahun 2028,” jelasnya.
Hambatan Utama
Namun, keterbatasan fiskal tetap menjadi hambatan utama. Meski APBD Surabaya mencapai Rp12,3 triliun, sebagian besar sudah terserap untuk belanja wajib. Gaji pegawai, termasuk tenaga PPPK, memakan Rp3,6 triliun.
Alokasi wajib lainnya seperti pendidikan dan kesehatan juga menyita anggaran besar. Pendidikan minimal menyerap 20 persen APBD atau sekitar Rp2,46 triliun. Sementara itu, anggaran kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), mencapai Rp2,4 triliun.
“Setelah semua kebutuhan wajib itu, sisanya hanya sekitar Rp2 triliun setahun. Itu yang bisa di gunakan untuk pembangunan,” kata Eri.
Karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas. Pemerintah harus menentukan skala mana yang bisa di kerjakan dengan dana terbatas, dan mana yang perlu pembiayaan alternatif.
“Kita harus realistis. Kalau butuh Rp20 triliun dan hanya punya Rp2 triliun per tahun, artinya butuh 10 tahun untuk menyelesaikannya,” lanjutnya.
Eri pun mengajak DPRD dan warga Surabaya berdiskusi terbuka mengenai masa depan pembangunan kota. Ia ingin setiap kebijakan dan penggunaan anggaran bisa di pantau langsung oleh masyarakat.
“Saya ingin semuanya transparan. Kita putuskan bersama mana yang di dahulukan. Kalau perlu, pembahasannya di siarkan langsung agar semua warga tahu,” pungkasnya. (r6)
