Jakarta,(DOC) – Ketua Umum Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI), Dr. Jan S. Maringka, SH, MH, menyambut baik meredanya aksi unjuk rasa yang sempat ricuh. Ia menilai kondisi yang semakin kondusif membuktikan rakyat menolak kekerasan dan vandalisme.
“Kami Presidium PNI mendukung langkah pemerintah menjaga keamanan bersama TNI. Tindakan vandalisme dan kekerasan harus dicegah serta ditindak tegas,” kata Jan Maringka di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, situasi politik memanas karena lemahnya fungsi pengawasan DPR. Ketimpangan itu memicu keresahan publik, tepat di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan.
“Setelah kericuhan, kita harus kembali merawat persatuan. Semua pihak punya tanggung jawab moral menjaga iklim demokrasi,” ujarnya.
Enam Korban Jiwa dalam Unjuk Rasa
Sejak Kamis hingga Minggu (31/8/2025), sedikitnya enam orang tewas akibat bentrok saat dem0 di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Salah satunya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama (21), yang meninggal setelah bentrok dengan aparat.
Selain korban jiwa, massa menjarah rumah sejumlah pejabat. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan artis Uya Kuya ikut di serang. Situasi ini membuat masyarakat khawatir tragedi Mei 1998 terulang.
“Stop kekerasan, jaga perdamaian, jaga Indonesia. Mari kita bersatu membangun bangsa lebih baik,” tegas Jan, yang juga pernah menjabat Irjen Kementan 2021–2023.
Presidium PNI menyerukan agar seluruh elemen bangsa tidak mudah terprovokasi. Mereka menegaskan komitmen merawat demokrasi serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang di usung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami akan aktif mendorong dialog konstruktif. Presidium PNI siap menjadi perekat persatuan,” jelas Jan.
Prabowo Tekankan Tindakan Tegas
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan aksi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan.
“Kita melihat ada tindakan melawan hukum, bahkan berpotensi makar dan terorisme. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo di Jakarta.
Ia juga meminta DPR dan tokoh masyarakat mendengar aspirasi mahasiswa. Menurutnya, penyampaian pendapat sah dilakukan, asalkan damai dan tertib.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, TNI dan Polri memiliki mandat untuk mengambil langkah tegas, cepat, dan terukur.(r7)
