Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran di Lobby Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12/2025). Pelantikan ini menjadi momentum penting menuju layanan publik yang lebih terpadu dan menyeluruh di tingkat masyarakat.
Pelantikan tersebut menindaklanjuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu akan memperluas cakupan layanan Posyandu yang selama ini berfokus pada kesehatan balita.
“Posyandu sudah ada, tapi fokusnya pada balita. Pos Pelayanan Terpadu ini mencakup pendidikan, sosial, ketertiban umum, sampai perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Program ini akan di sinergikan dengan Kampung Pancasila yang berjalan di Balai RW. Menurut Cak Eri, keduanya memiliki arah yang sama dan bisa berjalan beriringan.
“Pos Pelayanan Terpadu ini sebenarnya adalah sekretariat Kampung Pancasila. Balai RW menjadi pusat gerak semua program,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pos Pelayanan Terpadu berpegang pada Satu Data yang terhubung dengan BPS. Data akurat per RW ini memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan lebih cepat dan tepat sasaran. Termasuk pemantauan pendidikan dan kesejahteraan warga secara real-time.
“Data akan memuat jumlah siswa SD, SMP, SMA, hingga absensi malam yang di isi orang tua. Ada juga data balita, imunisasi, pencegahan stunting, dan gizi,” tambahnya.
Enam SPM
Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, Rini Indriyani, menjelaskan fungsi Posyandu Terpadu merujuk pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sektor pendidikan mencakup PAUD, literasi, dan edukasi digital. Sektor kesehatan mencakup layanan sepanjang siklus hidup, seperti penyuluhan, imunisasi, dan gizi.
Ada juga sektor pekerjaan umum berupa edukasi air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Perumahan rakyat berperan mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan edukasi lingkungan sehat. Sektor ketenteraman dan perlindungan masyarakat di fokuskan pada kesiapsiagaan bencana dan keamanan lingkungan. Terakhir, sektor sosial untuk pendataan masyarakat tidak mampu dan fasilitasi bantuan sosial.
“Surabaya sudah menjalankan enam SPM tersebut. Tugas kami adalah menyatukannya dalam satu konsep Pos Pelayanan Terpadu,” ujar Rini.
Ia menegaskan bahwa Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK menjadi kekuatan utama di masyarakat. Satu kader membina 20 rumah untuk memastikan seluruh warga mendapat layanan dasar.
“Integrasi ini di harapkan membuat tidak ada warga yang terlewat dari layanan penting seperti imunisasi, pendidikan, dan perlindungan sosial,” tutupnya. (r6)
