Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan layanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal meskipun ia sedang menunaikan ibadah haji. Saat keberangkatannya, Eri memberikan sejumlah pesan kepada para kepala dinas, terkait percepatan penanganan aduan warga hingga penguatan program pelayanan berbasis lingkungan.
Salah satu program yang diprioritaskan adalah satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Eri meminta program tersebut benar-benar berjalan optimal saat dirinya kembali dari Tanah Suci nanti.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” katanya, Selasa (19/5/2026).
Selain itu, Eri juga menekankan efektivitas program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Baginya, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena dianggap
mampu mendekatkan pelayanan publik ke tingkat lingkungan masyarakat.
Eri berharap melalui program satu ASN satu RW, berbagai persoalan seperti pemilahan sampah, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial dapat diselesaikan langsung di wilayah masing-masing tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Eri menjelaskan, ketika laporan masyarakat sudah ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah (PD) terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.
Menurutnya, keberhasilan melayani warga akan semakin terlihat dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline. Artinya, hal tersebut menandakan sistem birokrasi berjalan efektif hingga tingkat bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.
Eri menambahkan bahwa keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis sistem.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.
Terakhir Eri kembali mengingatkan kepala dinas bahwa banyaknya laporan yang masuk akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja, baik dari sisi output maupun outcome pekerjaan.
“Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
