Surabaya,(DOC) – Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya yang di gagas untuk memperluas akses pendidikan bagi warga miskin kini menuai sorotan tajam. Program unggulan Pemerintah Kota Surabaya tersebut di sinyalir mengalami ketidaktepatan sasaran setelah di temukan adanya penerima beasiswa dari keluarga dengan penghasilan mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan.
Temuan tersebut mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, sekaligus memicu desakan dari legislatif agar di lakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan pendidikan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menegaskan perlunya tindakan tegas berupa audit total dan pembersihan (cleansing) data penerima beasiswa agar program benar-benar di nikmati warga prasejahtera.
Menurut Ajeng, Program Beasiswa Pemuda Tangguh sejatinya di rancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui konsep satu keluarga satu sarjana. Namun, lemahnya verifikasi data berpotensi membuat anggaran pendidikan salah sasaran dan tidak memberikan dampak nyata.
“Kalau memang terbukti keluarga penerima itu mampu secara ekonomi, maka beasiswanya wajib di cabut. Program ini untuk warga miskin, bukan untuk menambah fasilitas keluarga yang sudah mapan,” tegas Ajeng, Jumat (23/1/2026).
Audit Total, Jangan Biarkan Anggaran Bocor
Ajeng mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penerima Beasiswa Pemuda Tangguh. Ia menilai, tanpa pembersihan data yang tegas, anggaran besar pendidikan berisiko bocor dan justru mengorbankan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Ia juga mengingatkan agar dinas terkait tidak sekadar mengejar target administratif penerima. Dengan kuota mencapai 23.820 orang, akurasi data kesejahteraan menjadi faktor kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Jangan hanya fokus pada angka kuota. Data harus benar-benar sinkron, mulai desil 1 sampai desil 5, hingga ke tingkat perguruan tinggi,” ujarnya.
Selain persoalan salah sasaran, Ajeng turut menyoroti kondisi mahasiswa dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, plafon bantuan beasiswa yang maksimal Rp2,5 juta per semester sering kali belum mampu menutup seluruh biaya kuliah.
Akibatnya, mahasiswa prasejahtera masih harus membayar selisih biaya UKT, sementara di sisi lain justru di temukan keluarga mampu yang menikmati subsidi pemerintah.
“Pemkot Surabaya harus memastikan mahasiswa dari keluarga miskin benar-benar zero cost. Jangan sampai yang tidak mampu justru kesulitan membayar, sementara yang mampu menikmati subsidi,” sindir Ajeng.
Empat Langkah Perbaikan Beasiswa
Untuk memastikan program berjalan adil dan efektif, Ajeng mendorong empat langkah strategis yang perlu segera di lakukan Pemkot Surabaya:
1. Pendampingan Banding UKT
Pemkot harus mendampingi mahasiswa desil 1–5 saat mengajukan banding UKT agar tidak terbebani biaya tambahan.
2. Pengawalan CSR Kampus
Bantuan CSR dari perguruan tinggi harus di arahkan secara tepat kepada mahasiswa prasejahtera penerima Beasiswa Pemuda Tangguh.
3. Cleansing Data Penerima
Penerima yang terbukti berasal dari keluarga mampu wajib di coret dari daftar penerima beasiswa.
4. Sinkronisasi MoU dengan PTS
Kerja sama Pemkot dengan PTS perlu di perjelas agar perbedaan data kesejahteraan tidak menghambat pembiayaan pendidikan.
Ajeng menegaskan, DPRD Surabaya, khususnya Komisi D, akan terus mengawal pelaksanaan Program Beasiswa Pemuda Tangguh agar anggaran pendidikan benar-benar berpihak kepada warga miskin dan pra-miskin.
“Anggaran besar ini harus mendarat di tangan mereka yang berjuang keluar dari kemiskinan lewat pendidikan, bukan masuk ke dompet keluarga mampu,” pungkasnya. (r6)
