Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan audiensi dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur di rumah dinas wali kota, Sabtu (24/1/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota Surabaya dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penguatan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi di hadiri Ketua ABP-PTSI Jawa Timur Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudporapar Surabaya Herry Purwadi, Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Erringgo Perkasa, serta perwakilan perguruan tinggi swasta anggota ABP-PTSI Jatim.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah rencana kerja sama, mulai dari pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, kolaborasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga pendampingan keberlanjutan mahasiswa setelah lulus.
“Pergerakan kota itu tidak hanya bergantung pada perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta sangat menunjang bagaimana sebuah kota mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) dan kesejahteraan. Kalau semua kampus turun ke masing-masing RW dan bersinergi, insya Allah persoalan di Surabaya bisa di selesaikan,” ujar Eri.
Ia menegaskan, kemajuan Surabaya tidak hanya di tentukan oleh kerja keras pemerintah kota, tetapi juga kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta.
“Penurunan stunting, kemiskinan, hingga gini rasio itu hasil kerja sama seluruh stakeholder. Surabaya di bangun bukan karena kapitalis, tetapi karena gotong royong,” tegasnya.
Sinkronisasi Data Mahasiswa
Salah satu kerja sama yang akan segera di realisasikan adalah sinkronisasi data mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin. Pemkot Surabaya akan menyesuaikan data mahasiswa berdasarkan desil kesejahteraan, khususnya Desil 1 hingga Desil 5, untuk kemudian di berikan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Bantuan ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa yang sudah kuliah namun kesulitan membayar UKT. Selama masuk Desil 1–5, akan kami tutup UKT-nya. Ini bagian dari program satu keluarga miskin satu sarjana di Surabaya,” jelas Cak Eri.
Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, pemetaan keluarga miskin berbasis desil yang dilakukan Wali Kota Surabaya merupakan terobosan berani dan sangat relevan dengan kondisi di PTS.
“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Selama ini banyak mahasiswa dari keluarga miskin Desil 1–5 justru berada di PTS. Program ini akan membuat bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Budi.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mewujudkan target satu keluarga miskin satu sarjana, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. (r6)
