Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pengendalian banjir di wilayah selatan dengan memperkuat integrasi saluran dan penataan elevasi air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aliran air berjalan optimal dan tidak terhambat di sejumlah titik rawan genangan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung meninjau sejumlah lokasi pada Senin (4/5/2026). Ia mengunjungi Rumah Pompa Jalan Ahmad Yani, Jalan Gayungsari Barat, hingga Rumah Pompa Nanggala di Dukuh Menanggal.
Selain itu, Eri juga mengecek saluran yang terhubung dengan Rumah Pompa Ahmad Yani, di antaranya di Jalan Raya Jemursari, Jalan Raya Kendangsari, dan Jalan Raya Tenggilis Mejoyo.
Fokus Integrasi Saluran
Dalam peninjauan tersebut, Eri mengarahkan jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), camat, serta lurah untuk memastikan konektivitas antar saluran berjalan maksimal.
Ia menegaskan, banjir tidak hanya disebabkan kapasitas saluran, tetapi juga karena sistem aliran yang belum terhubung dengan baik antarwilayah.
“Sekarang kita koneksikan dan koreksi agar satu area terhubung dengan area lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, integrasi saluran harus mencakup kawasan Surabaya selatan, mulai dari Gayungsari, Ahmad Yani, hingga terhubung ke Prapen, Tenggilis Mejoyo, dan Panjang Jiwo. Jarak aliran menuju hulu di Avur Wonorejo menjadi salah satu tantangan dalam sistem drainase kawasan tersebut.
Penataan Elevasi Jadi Kunci
Selain konektivitas, Eri juga menyoroti pentingnya penataan elevasi saluran. Ia menemukan perbedaan ketinggian di beberapa titik yang membuat aliran air tidak mengalir optimal.
“Semua saluran sebenarnya sudah ada, tetapi ada beberapa elevasi yang tidak sama atau lebih tinggi,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Dukuh Menanggal yang salurannya kering, sementara di Gayungsari masih terdapat genangan air akibat perbedaan elevasi.
“Seharusnya air mengalir ke Menanggal, lalu di pompa ke Kali Perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Karena itu, semua elevasi kita samakan,” tegasnya.
Perencanaan Terintegrasi
Eri berharap peninjauan ini membuat seluruh jajaran perangkat daerah memahami arah aliran air sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan. Dengan begitu, penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ke depan, setiap perencanaan harus sudah terkoneksi dengan sistem aliran air yang ada,” pungkasnya.(r7)
