Surabaya, (DOC) – Sebanyak 3.283 warga Kota Surabaya menyampaikan keluhan terkait ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga awal September 2026.
Laporan masyarakat tersebut masuk melalui berbagai saluran, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, kantor kelurahan, kecamatan, hingga hotline Wali Kota Eri Cahyadi.
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menyatakan bahwa setiap laporan warga ditindaklanjuti dengan verifikasi dan survei langsung ke lapangan oleh tim Dinsos bersama pihak kelurahan.
“Sampai awal September ini kami menerima sekitar 3.283 keluhan. Hasil outreach atau pengecekan di lapangan ini nantinya kami usulkan untuk pemutakhiran data ke pemerintah pusat,” ujar Antiek, Sabtu (5/9/2026).
Antiek menegaskan bahwa Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah status desil seseorang, melainkan hanya bertugas memverifikasi kondisi riil warga di lapangan dan mengajukan usulan perubahan ke pusat.
Selain laporan langsung, warga juga dapat mengajukan sanggahan dan pembaruan data secara mandiri melalui laman dtsen-form.bps.go.id.
Data desil dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan utama penyaluran intervensi bantuan, untuk desil 1-4 sasaran bantuan sosial umum dari Kemensos, lalu desil 1-5 sasaran penerima jaminan kesehatan BPJS PBI.
Untuk menyempurnakan penyaluran, Dinsos Surabaya melakukan pemadanan antara data desil pusat dengan data lokal kemiskinan (kategori miskin dan pra-miskin) milik Pemkot Surabaya berdasarkan by name by address.
Dari proses pemadanan tersebut, petugas menemukan dua kondisi ketidaksesuaian. Pertama, apabila jika hasil verifikasi menunjukkan warga sudah sejahtera, Pemkot akan mengusulkan graduasi.
Kemudian yang kedua, jika warga tergolong miskin/pra-miskin di data lokal tetapi masuk desil tinggi, Pemkot akan mengusulkan penyesuaian agar mereka bisa mendapatkan hak bantuan sosial.
“Melalui langkah ini, kami ingin memastikan seluruh bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” pungkasnya.
