Surabaya, (DOC) – Komitmen Pemkot Surabaya dalam membebaskan warga dari jerat rentenir, memperluas perlindungan pekerja, hingga memajukan UMKM lokal berbuah manis.
Pemkot Surabaya menyabet penghargaan berkelas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Acara tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengungkapkan bahwa capaian tertinggi di Jawa-Bali ini merupakan buah dari keberhasilan pelaksanaan tujuh program unggulan TPAKD sepanjang tahun 2025.
“TPAKD bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan secara merata kepada warga Surabaya. Hasil dari serangkaian program berfokus pada perluasan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi ini langsung berdampak positif pada indikator pembangunan kota,” kata Vykka, Jumat (23/10/2026).
Terbukti, sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi Surabaya melesat hingga 5,87 persen (melampaui target 5,77 persen), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menembus angka 85,65, dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,56 persen jauh lebih rendah dari target awal sebesar 3,9 persen.
7 Solusi Nyata Keuangan Warga Surabaya
Dampak nyata bagi masyarakat terwujud dalam tujuh program berbasis digital dan kerakyatan yang dijalankan Pemkot Surabaya,
1. Melalui PT BPR Surya Artha Utama, Pemkot menyalurkan Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA berkecepatan tinggi dengan bunga super murah sebesar 3% per tahun yang telah membebaskan 2.138 debitur/pelaku usaha. Pemkot juga menyediakan program Si-Kumis dengan bunga ringan 5% per tahun.
2. Melalui situs peken.surabaya.go.id, sebanyak 5.734 UMKM lokal terintegrasi secara digital dan mampu mencatatkan omzet fantastis mencapai Rp216 miliar hingga akhir 2025.
3. Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari APBD telah melindungi 99.724 peserta, mencakup pekerja rentan, pengemudi ojek online (ojol), hingga petugas pelayan masyarakat.
4. Menanamkan budaya hemat sejak dini melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar, dengan akumulasi nilai transaksi dan simpanan mencapai Rp158 miliar.
5. Data terpadu berbasis aplikasi dan web untuk memastikan penyaluran bantuan sosial serta kebijakan ekonomi tepat sasaran.
6. Asistensi, pendampingan, dan edukasi literasi keuangan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
7. Pusat edukasi investasi legal dan aman yang ditempatkan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola guna menghindarkan warga dari investasi bodong.
Pada tahun 2026, Pemkot Surabaya tidak berhenti berinovasi. Vykka menegaskan bahwa sinergi bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan semakin diperkuat, terutama dalam memberikan literasi ke sekolah, UMKM, hingga kelompok perempuan.
“Kami juga siap meluncurkan program baru bertajuk SOMASI PINJOL sebagai benteng perlindungan warga dari bahaya pinjaman online ilegal, serta memperluas ekosistem digital pada pembayaran parkir, pajak, retribusi, pasar tradisional, hingga sektor pariwisata,” tandasnya.
