– Akses permodalan yang kerap menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha rintisan kini mulai diurai.
Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Komisi VII DPR RI turun langsung ke Surabaya untuk menjembatani pelaku usaha ekonomi kreatif (ekraf) dengan lembaga keuangan, membuka peluang pembiayaan murah hingga pelatihan profesional agar bisnis lokal kian berdaya saing.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui program Literasi Bisnis bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif. Kegiatan yang dihelat atas kolaborasi Kemenekraf, Komisi VII DPR RI, Pemkot Surabaya, dan Bank Mandiri ini tidak sekadar memberikan wawasan pengelolaan bisnis, tetapi juga membuka keran akses perbankan seluas-luasnya.
Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Kemenekraf, Anggara Hayun Anujuprana, menegaskan pentingnya sinergi ini agar para pelaku ekraf bisa segera tersentuh fasilitas pembiayaan resmi.
“Semoga [pelaku usaha] dapat difasilitasi oleh Bank Mandiri dan mereka mendapatkan KUR,” ujar Anggara pada Minggu (8/11/2026).
Menyambung hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, membeberkan karpet merah yang telah disiapkan pemerintah bagi pelaku usaha pemula. Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini dirancang semakin ramah UMKM dengan suku bunga ringan hanya 6 persen per tahun.
Bahkan, bagi pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana hingga Rp100 juta, pembiayaan dapat diakses tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratannya pun dipermudah dengan pelaku usaha cukup melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan tanpa harus direpotkan dengan kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di tahap awal skema tertentu.
Kendati demikian, Bambang mengingatkan bahwa modal finansial saja tidak cukup. Persoalan klasik pelaku ekraf berakar pada minimnya pendampingan untuk mengelola bisnis secara profesional.
“Permasalahan utama pelaku ekonomi kreatif saat ini adalah pendampingan dari pemerintah,” tegasnya.
Pendampingan ini mencakup spektrum luas, mulai dari pengurusan sertifikasi, perizinan, manajemen usaha, standardisasi pengemasan (packaging), hingga strategi pemasaran digital agar produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas.
Potensi ekonomi kreatif di Kota Pahlawan tergolong masif. Sektor ini tercatat menyumbang kontribusi 7,5 hingga 7,8 persen di Surabaya melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen yang sebagian besar ditopang oleh subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.
Dari sektor perbankan, Regional Micro and Consumer Head Bank Mandiri Jawa Timur, Suyadi, menyatakan kesiapannya mengawal penyaluran KUR sekaligus memberikan nilai tambah berupa pembinaan intensif melalui Rumah UMKM dan program Wirausaha Muda Mandiri.
Dukungan serupa juga ditekankan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi. Menurutnya, upaya membuat UMKM “naik kelas” harus dilakukan secara berkesinambungan, memadukan permodalan dengan pembinaan kualitas produk dan perluasan pasar.
Melalui ekosistem kolaboratif ini, para pelaku ekraf di Surabaya diharapkan tidak sekadar bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar, melainkan mampu merintis ekspansi bisnis yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
