Jakarta (DOC) – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November 2026 malam. Pertemuan yang berlangsung tertutup bagi wartawan tersebut menjadi perhatian di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Dokumentasi pertemuan tersebut diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Dalam rekaman yang dipublikasikan, tampak sejumlah mantan Kapolri bersama pejabat tinggi negara dan jajaran pimpinan Polri.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sejumlah mantan Kapolri yang terlihat hadir antara lain Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Tito Karnavian, dan Jenderal (Purn) Suroyo Bimantoro.
Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat utama Mabes Polri, yakni Astamaops Komjen Roycke Harry Langie, Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, Kadiv Propam Irjen Nazly Harahap, Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti, serta Kabaharkam Komjen Herry Heryawan.
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri tersebut berlangsung ketika Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai agenda maupun pembahasan khusus dalam pertemuan di Hambalang tersebut.
Di tengah pertemuan tersebut, proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo masih berjalan.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya mengumumkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terkait informasi elektronik.
Empat tersangka tersebut adalah:
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena dikabarkan sedang sakit.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Di tengah kasus yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, institusi Polri dipastikan tetap solid dan profesional dalam menjalankan penegakan hukum.
Penasihat Ahli Kapolri Edi Saputra Hasibuan mengatakan, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo merupakan proses penegakan hukum, bukan bagian dari persaingan antargenerasi maupun antarpetinggi kepolisian.
“Kami mengamati seluruh jajaran Polri sangat solid tangani kasus penyadapan Presiden Prabowo melibatkan mantan Kapolri dan terus berupaya meningkatkan dan menyukseskan program Kapolri yakni Polri Bersama Masyarakat,” kata Edi, Minggu (8/11/2026).
Pemerhati hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta tersebut menegaskan, tidak ada persaingan di antara para jenderal di lingkungan Mabes Polri sebagaimana isu yang berkembang.
Menurut Edi, penyidik Bareskrim Polri sejauh ini memiliki bukti yang cukup terkait dugaan penyalahgunaan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo. “Soal penahanan dikait-kaitkan dengan persaingan para jenderal informasi itu menyesatkan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) itu menambahkan, pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Ia juga menyebut ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani perkara tersebut mendapat perhatian dan apresiasi, termasuk dari kalangan purnawirawan yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri di Hambalang pun berlangsung di tengah perhatian publik terhadap perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini memasuki proses hukum. (rd)