Surabaya, (DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan catatan sekaligus penekanan strategis dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Di tengah berbagai prioritas pembangunan mulai dari pemerataan pendidikan hingga perlindungan masyarakat miskin, rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun menjadi sorotan utama agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan dihadiri oleh 36 anggota dewan ini menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja.
Anggaran daerah wajib berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang menghadirkan keadilan sosial dan solusi nyata bagi warga.
Salah satu poin paling krusial yang disuarakan oleh DPRD, melalui juru bicara Fraksi PKS Johari Mustawan (Bang Jo), adalah kehati-hatian dalam mengambil kebijakan pembiayaan utang.
Pemerintah kota diingatkan agar memperhitungkan secara matang tujuan penggunaan, kemampuan membayar kembali (repayment capacity), serta dampak beban fiskal di masa depan.
“Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan,” tegas Bang Jo.
Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan Surabaya yang tercatat sebesar 3,56 persen pada Maret 2025 atau masih menyisakan sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan intervensi berkelanjutan.
DPRD mendorong penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perluasan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja informal.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran dalam RAPBD 2027 telah mencapai sekitar 22,28 persen (melampaui batas minimal 20 persen konstitusi).
Namun, dewan mengingatkan agar pemenuhan angka tersebut benar-benar linier dengan hasil yang terukur, seperti penurunan jumlah anak tidak sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan sarana-prasarana yang merata.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk berfokus pada pemerataan kualitas lingkungan permukiman.
Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, serta peningkatan kualitas permukiman harus disesuaikan secara presisi dengan tingkat kerentanan wilayah.
DPRD juga menyoroti sektor ekonomi agar kebijakan investasi tidak hanya terpaku pada besarnya modal yang masuk.
Investasi harus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan sektor UMKM di Surabaya.
Menutup pandangannya, dewan menekankan bahwa keberhasilan RAPBD 2027 akan diukur dari seberapa besar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudahan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang inklusif, perlindungan bagi keluarga miskin, kesempatan kerja yang layak bagi generasi muda, serta berkembangnya UMKM di Kota Pahlawan.
