Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya bersama DPRD berkomitmen melakukan pembenahan besar-besaran di sektor pendidikan pada tahun anggaran 2027.
Dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp2,03 triliun di Dinas Pendidikan, fokus utama diarahkan pada penyelesaian masalah krusial mulai dari pemerataan beasiswa santri, darurat kekurangan tenaga pendidik, hingga perbaikan infrastruktur sekolah yang mendesak.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus berjalan lurus dengan pemerataan akses bagi seluruh anak didik, baik di sekolah formal maupun lembaga keagamaan.
Salah satu sorotan utama dalam rapat pembahasan yang digelar Kamis (5/11/2026) adalah alokasi anggaran Rp7,9 miliar untuk program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Pondok Pesantren.
Program ini dirancang untuk menyasar 2.620 santri dari keluarga kurang mampu jenjang SD hingga SMP yang ber-KTP Surabaya dan belajar di ponpes atau lembaga diniyah lokal.
Masing-masing santri akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan mulai Januari 2027. Menariknya,
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, memastikan para penerima manfaat tidak perlu repot mendaftar secara mandiri karena data telah diverifikasi langsung oleh pemerintah dari kalangan pramiskin. Saat ini, skema penyaluran langsung ke santri atau melalui lembaga ponpes masih terus dimatangkan.
Selain santri, persoalan klasik kekurangan tenaga pendidik kembali menjadi pekerjaan rumah besar. Lingkungan SD dan SMP negeri di Surabaya tercatat masih kekurangan sekitar 1.800 guru.
Komisi D mengapresiasi penambahan anggaran sekitar Rp31 miliar yang disiapkan untuk merekrut guru reguler serta Guru Pendamping Khusus (GPK).
Menurut Ajeng, hambatan birokrasi dan prosedur pusat yang sebelumnya menyulitkan kini mulai mendapat titik terang melalui regulasi baru yang memberi keleluasaan bagi daerah.
Ia juga mendorong agar pemenuhan guru prioritas diberikan kepada tenaga magang lama serta pengabdi di sekolah negeri maupun swasta.
Tak hanya urusan manusia, infrastruktur fisik turut menjadi sorotan tajam. Keluhan masyarakat terkait kerusakan bangunan dan fasilitas sekolah mendesak Pemkot Surabaya untuk bersikap proaktif, tidak sekadar menunggu kerusakan masuk kategori “rehab berat”.
“Kalau kita hanya menunggu prosedur, misalnya sekolah harus masuk kategori rehab berat baru bisa dibantu, tentu ini perlu menjadi perhatian,” tegas Ajeng.
Ia menyarankan agar perbaikan ringan dapat dioptimalkan melalui dana BOS, sementara rehabilitasi berat dan penambahan ruang kelas wajib menjadi prioritas APBD. Selain itu, dorongan turut diberikan pada penyediaan sarana penunjang belajar seperti Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Kami berharap Dinas Pendidikan mampu mengeksekusi program secara akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab keresahan riil di tengah masyarakat,” pungkasnya.
