Surabaya, (DOC) – Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun.
Pengesahan yang diketok bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), ini dipatok untuk mengakselerasi kesejahteraan rakyat melalui pemantapan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran legislatif atas sinergi dan kawalan ketat selama pembahasan anggaran. Menurutnya, postur anggaran ini dirancang agar berdampak langsung dan bermakna bagi penyelesaian persoalan riil di tengah masyarakat.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri usai penandatanganan persetujuan bersama di Gedung DPRD Surabaya.
Ia menegaskan, arah utama APBD 2027 difokuskan untuk menekan angka kemiskinan, prevalensi stunting, pengangguran terbuka, hingga rasio ketimpangan (gini ratio).
Berdasarkan struktur APBD 2027 yang disepakati, antara lain,
Pendapatan Daerah: Diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun (bersumber dari PAD Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun).
Belanja Daerah: Diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun, yang didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp9,8 triliun, Belanja Modal Rp2,7 triliun, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp47,6 miliar.
Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp1,7 triliun (termasuk SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun), dengan pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan Rp0.
Dalam alokasi belanja tersebut, Pemkot dan DPRD Surabaya sepakat memperluas jangkauan bantuan sosial guna menyasar kelompok masyarakat rentan pada desil 1 dan 2 yang sebelumnya belum terakomodasi.
Selain itu, program kerakyatan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan mitigasi banjir terus digenjot. Eri menargetkan optimalisasi penanganan titik-titik genangan mampu menekan tinggi genangan di bawah 10 sentimeter pada tahun mendatang.
Pada sektor fundamental, anggaran diprioritaskan penuh untuk pendidikan dan kesehatan. Di bidang kesehatan, pemkot menyiapkan inovasi dengan menata ulang dan mendekatkan pelayanan puskesmas langsung ke tengah perkampungan.
Sementara di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen kuat agar warga dapat mengakses pendidikan secara cuma-cuma tanpa beban biaya tambahan, termasuk larangan keras pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
