Polri Pecat Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Ilustrasi dua topi jenderal polisi terkait kasus dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta (DOC) – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bacaan Lainnya

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

“Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik ini, Trunoyudo mengatakan turut dihadirkan 9 orang saksi termasuk saksi meringankan.

Truno menjelaskan sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Ia menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” tuturnya.

Atas dugaan pelanggaran itu, Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (rd)