Ramai Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka, Seperti Ini Respons Senayan

Jakarta (DOC) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masyarakat dapat mengakses data ijazah anggota DPR melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan Dasco merespons ramainya petisi yang mendesak anggota DPR untuk menunjukkan ijazah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

Bacaan Lainnya

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ucapnya, Selasa (17/11/2026).

Di situs Change.org, Selasa (17/11/2026) pukul 12.20 WIB, sebanyak 21.600 orang telah menandatangani petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”.

Petisi tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” demikian keterangan dalam petisi tersebut.

Adapun sejumlah desakan yang diajukan dalam petisi tersebut, yakni: Pimpinan DPR RI diminta mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi atau gelar akademik, secara terbuka kepada publik.

KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, serta membuka hasilnya agar dapat diakses masyarakat luas.

Seluruh anggota DPR RI diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat. (rd)