Surabaya,(DOC) – Menindak lanjuti adanya temuan dari BPJS Watch Jatim berupa masih adanya warga miskin pasien demam berdarah masih ditarik biaya ketika berobat di RS Soewandhi. Sachiroel Alim, mantan anggota DPRD Surabaya, menyoroti bahwa rumitnya persoalan layanan kesehatan meski warga sudah mengikuti BPJS lebih disebabkan karena belum ada penyederhanaan proses adminiatrasi layanan di RS, sehingga RS tidak bisa langsung memberikan layanan kesehatan apalagi kalau kepesertaan pasien dalam BPJS masih baru. ” Makanya kami berharap SKPD pemangku kebijakan bisa menyederhanakan proses layanan di RS ” Ujarnya.
Lain lagi dengan Jamal , koordnator BPJS Watch Jatim. Beliau mengharapkan agar rasa keadilan dalam layanan kesehatan masyarakat bisa diterapkan, Jamal berharap agar pemerintah kota surabaya membuat layanan pasien tanpa kelas dan meningkatkan layanan di RS Dr. Soewandi dan RSUD BDH, serta merefitalisasi puskesmas agar berfungsi efektif dalam kegiatan promotif kesehatan masyarakat, selain itu Jamal juga mendorong adanya sistim rujukan yang berjenjang , bertingkat antar fasilitas kesehatan berbasis zona wilayah.
Menanggapi hal itu Lukman salah satu jurnalis yang tergabung dalam komunitas peduli surabaya ” RAR ” mengatakan , membandingkan dengan negara tetangga Malaysia meski iuran kesehatan disana rendah namun layanan kesehatannya sangat baik. Lukman mengusulkan agar layanan kesehatan di Surabaya bagi rakyat miskin itu baik, maka perlu dipikirkan kembali alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan baik itu yang ada di klinik maupun yang di RS.
Menanggapi itu semua, Isa Ansori, Sekretaris RAR mengatakan bahwa persoalan persoalan kesehatan yang dihadapi oleh warga lebih banyak yang bersifat teknis administratif, sehingga wajar kemudian pihak RS mengalami kesulitan melayanai pasien terutaman pasien dengan kepesertaan baru. Oleh karenanya perlu disederhanaka penanganannya. Beliau juga mengatakan bahwa pernah menghitung besaran anggaran perlindungan kesehatan warga. Dalam paparannya dikatakan bahwa kalau semua warga Surabaya di asuransikan oleh penerintah kota surabaya dengan besaran Rp. 30.000 perbulan dengan nilai pertanggungan maksimal Rp. 10 juta dan itu dikelola oleh BUMD kesehatan yang dibentuk pemkot, maka dalam 1 tahun pemerintah kota surabaya akan bisa membangun RS baru, bisa dibayangkan bila masa tugas walikota 5 tahun, setidaknya surabaya akan punya tambahan 5 RS baru. Beliau juga mengatakan belajarlah dari PDAM Delta Surya yang dikelola oleh BUMD, mereka bisa memberikan layanan yang baik dan bisa menjadi pundi pundi penambahan PAD Surabaya. Kalau sudah begitu maka rakyat akan senang dan pemerintah kota bisa mendapatkan tambahan PAD untuk meningkatkan APBD, Ungkapnya.(ia/r7)