Surabaya,(DOC) – Pasca libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, anggota DPRD kota Surabaya akan langsung bekerja melayani masyarakat.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Ketua DPRD kota Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa(16/4/2024).
“Libur Lebaran telah usai. Kami mulai bekerja lagi melayani warga secara optimal,” kata Adi Sutarwijono, Selasa(16/4/2024).
Optimalisasi kinerja, menurut Adi, salah satunya adalah melaksanakan rapat untuk mendengarkan laporan dari sejumlah panitia khusus (Pansus) di DPRD Kota Surabaya. Rapat laporan Pansus tersebut di gelar pada Rabu(17/4/2024).
“Salah satunya juga, soal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya, tahun anggaran 2023,” ujar Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono.
Ketua DPC PDI-Perjuangan Surabaya ini menyebut, optimalisasi kinerja pada fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah di kebut.
Para legislator berupaya merampungkan seluruh pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya.
Memaksimalkan fungsi penganggaran atau anggaran dan mengintensifkan fungsi pengawasan, pembangunan, serta pemerintahan.
“Kami mempergunakan waktu yang tersedia untuk memacu kinerja sesuai fungsi dan kewenangan yang di miliki. Sebelum masa bhakti DPRD Kota Surabaya 2019-2024 berakhir. Di tahun ini akan ada pelantikan para legislator baru,” kata dia.
Awi menyatakan seluruh pimpinan, anggota, hingga staf di lingkungan DPRD Kota Surabaya memiliki tugas mendorong munculnya pertumbuhan berbagai aspek di masyarakat. Tentunya bersama dengan pemerintah kota (Pemkot) setempat.
Upaya komunikasi dan kolaborasi harus di tingkat sehingga mampu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.
Pada hari pertama masuk kerja, Selasa(16/4/2024) pasca libur lebaran, DPRD Surabaya menggelar agenda halal-bihalal. Hadir dalam acara itu, unsur pimpinan DPRD Surabaya, Ketua Adi Sutarwijono, Wakil Ketua A.H Thony, Reni Astuti, dan Laila Mufidah.
Kegiatan halal-bihalal di awali dengan doa yang di bacakan oleh anggota DPRD Kota Surabaya Minum Latief. Setelah acara, semua pimpinan DPRD dan Ketua Komisi menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) membahas surat pengaduan warga.(r7)