Surabaya,(DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung pada Senin (13/10/2025) pukul 13.34 WIB itu di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Acara terbuka untuk umum dan di hadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran pimpinan BUMD, 38 anggota dewan, pejabat perangkat daerah, serta awak media.
Legislatif dan Eksekutif Diminta Bersinergi Susun Kebijakan Fiskal
Dalam sambutannya, Bahtiyar Rifai menegaskan perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan APBD.
“Paripurna di hadiri 38 anggota dewan. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi sesuai peraturan DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal pembahasan agar APBD 2026 benar-benar mencerminkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Fraksi PKS Tekankan Pembangunan Inklusif dan Peningkatan SDM
Juru bicara Fraksi PKS, Faris Abidin, menyebut APBD 2026 harus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“APBD tidak boleh sekadar menjadi alat belanja, tetapi harus membuka akses ekonomi bagi semua warga,” katanya.
Selain itu, Faris menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “IPM Surabaya tahun 2024 mencapai 84,69. Kami berharap angka ini terus meningkat lewat penguatan modal manusia di tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi program Beasiswa Pemuda Tangguh yang penerimanya naik dari 5.700 menjadi 24.000 orang. Menurutnya, program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana juga efektif mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Dorongan untuk Ekonomi Kerakyatan dan Transportasi Massal
Faris menegaskan bahwa meskipun penduduk miskin ekstrem sudah tidak ada di Surabaya, masih banyak keluarga rentan miskin yang memerlukan pendampingan dan akses modal.
Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot untuk membentuk BUMD Aset agar pengelolaan aset daerah lebih optimal.
Selain itu, ia meminta anggaran transportasi massal ditingkatkan hingga 2 persen dari total APBD.
“Transportasi yang murah, cepat, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Eri Cahyadi: Program Pro-Rakyat Tetap Jadi Prioritas
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pengurangan transfer keuangan daerah tidak boleh menghentikan program-program pro-rakyat.
“Kami sepakat, pemotongan transfer daerah tidak boleh mengurangi program yang sudah berjalan. Semua harus berpihak kepada rakyat,” tegas Eri.
Sementara itu, Eri juga memaparkan strategi Pemkot dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kemudian, ia mengumumkan rencana Great Sale Surabaya pada Desember mendatang. Agenda tersebut bertujuan menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata di kota ini.
Dengan pembahasan APBD 2026, DPRD dan Pemkot Surabaya berkomitmen memperkuat sinergi demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(r7)
