Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya resmi menggelar Rapat Paripurna untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada Senin (10/11/2025) pukul 11.15 WIB di ruang paripurna, di pimpin Ketua DPRD Adi Sutarwijono, dan di hadiri langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran OPD, pimpinan BUMD, anggota dewan, serta media.
Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan mereka secara aklamasi, tanpa membacakan naskah pandangan. Namun, rapat sempat di warnai interupsi dari Anggota Komisi D, Luthfiyah, yang menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum di maksimalkan.
“Kita masih punya potensi besar, seperti Hi Tech Mall dan kawasan Kenjeran. Termasuk soal PBG, ini jangan di tunda karena berdampak ke warga, khususnya lansia yang ingin manfaatkan rumahnya untuk usaha,” tegas Luthfiyah.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa fokus Pemkot tidak semata pada pemasukan daerah, tapi juga pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan penurunan angka pengangguran.
“Gitec Mall kami jadikan ruang untuk anak muda berekspresi. Ini bukan soal PAD dulu, tapi soal menumbuhkan ekonomi dari bawah. Kami gratiskan dulu sampai satu tahun,” jelas Eri.
Meski begitu, ia menegaskan Pemkot tetap berkomitmen meningkatkan PAD dengan prinsip keterbukaan. Data aset kota akan di buka agar masyarakat tahu mana saja yang bisa di manfaatkan secara legal dan transparan.
“PAD bisa naik tanpa mengorbankan kesejahteraan warga. Kuncinya ada pada kolaborasi dan keterbukaan,” tambahnya.
Pokir Dewan
Terkait usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) dari dewan, Eri menegaskan bahwa seluruh Pokir harus sejalan dengan visi RPJMD dan skala prioritas pembangunan kota.
“Pokir dari paripurna akan kami masukkan ke dalam anggaran, di sesuaikan dengan prioritas kota,” ucapnya.
Ketua DPRD, Adi Sutarwijono, menyampaikan apresiasi atas kelancaran pembahasan APBD 2026. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik dan sesuai jadwal.
“Kami percaya, program-program yang di rancang ini akan memberi dampak langsung bagi warga,” ujarnya.
Rapat di akhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang erat.
“APBD 2026 ini adalah bukti kita bisa bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu satu langkah untuk semua warga,” katanya.
Setelah paripurna, dokumen Raperda APBD akan di kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk di evaluasi sebelum resmi di tetapkan sebagai Peraturan Daerah. Eri berharap, anggaran ini menjadi instrumen nyata bagi pembangunan yang adil dan merata di Surabaya.
“Semoga ini jadi amal jariah kita semua,” tutupnya. (r6)
