Lumajang,(DOC) – Bupati Lumajang Indah Amperawati memimpin langsung operasi tangkap tangan (OTT) terhadap truk pengangkut BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Senin (3/11/2025) malam.
Truk bernomor polisi N 9407 UN itu ketahuan mengangkut solar subsidi secara ilegal. Bupati bersama jajaran Polres Lumajang menghentikan kendaraan tersebut sekitar 200 meter di selatan SPBU Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang.
Hasil pemeriksaan menunjukkan truk itu telah dimodifikasi khusus untuk menampung 1.000 liter solar. Sopir menutupi tandon besar tersebut dengan terpal agar tidak terlihat oleh petugas maupun warga sekitar.
Bupati Indah menuturkan, operasi ini merupakan hasil tindak lanjut laporan masyarakat yang sudah masuk sejak sebulan lalu. Ia mengaku sengaja menunggu waktu yang tepat agar penindakan berjalan akurat.
“Informasi dan modusnya sudah saya terima sebulan yang lalu, termasuk dugaan nama-nama pelaku. Saya perlu berhati-hati agar pembuktiannya tepat,” ujar Indah Amperawati usai OTT.
Petugas berhasil menemukan 1.000 liter solar subsidi serta sejumlah uang tunai yang digunakan untuk transaksi. Mereka langsung membawa sopir dan barang bukti ke Mapolres Lumajang untuk pemeriksaan lanjutan.
Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar membenarkan operasi tersebut. Menurutnya, pelaku berinisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, berperan sebagai sopir sekaligus pengangkut solar ilegal.
“Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan BBM jenis solar bersubsidi. Kami menemukan truk dengan tandon 1.000 liter tertutup terpal,” jelas Alex Sandy Siregar.
Selanjutnya, polisi mendalami jaringan yang terlibat dalam praktik penimbunan ini. Penyelidikan mencakup asal pasokan solar, jalur distribusi, dan tempat penyimpanan utama.
“Kami masih menelusuri sumber awal, pergerakan distribusi, dan lokasi penimbunannya. Semua aspek kami dalami agar kasus ini terungkap tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Lumajang bersama Polres Lumajang berkomitmen memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.(r7)
