Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya menghadapi desakan keras untuk melunasi sisa utang proyek pembakaran sampah Keputih senilai Rp104 miliar kepada PT Unicomindo Perdana.
Meski sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) dan berujung pada penetapan teguran eksekusi (aanmaning), Pemkot dinilai masih mengulur pembayaran dengan berdalih pada pendapat hukum (legal opinion) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kebuntuan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026 secara tegas menyatakan bahwa legal opinion tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dijadikan instrumen untuk menunda eksekusi putusan pengadilan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, mempertanyakan sikap Pemkot yang menghentikan pembayaran setelah sebelumnya sempat mencicil sebanyak 12 kali. Ia menegaskan bahwa amar putusan MA sudah terang-benderang mewajibkan Pemkot membayar tanpa syarat beroperasinya fasilitas tersebut.
“Dalam keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi menyala,” ujar Machmud di sela rapat.
Untuk memecah kebuntuan tanpa menimbulkan risiko hukum baru bagi pejabat daerah, Machmud mengusulkan mediasi langsung yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung.
“Lebih baik Unicomindo dan Pemkot dimediasi Kejaksaan Agung supaya semuanya aman. Kalau memang tidak boleh dibayar, ya tidak dibayar. Kalau memang harus dibayar, Pemkot juga terlindungi secara hukum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menegaskan bahwa nilai Rp104 miliar tersebut merupakan sisa enam kali angsuran dari total 18 termin pengembalian investasi belum termasuk selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.
Pihaknya pun mengaku telah melunak dengan menawarkan skema pembayaran dua tahap demi menyesuaikan kondisi fiskal Pemkot Surabaya saat ini.
“Kami siap dibayar dua kali karena nilainya besar dan kami mempertimbangkan keuangan Pemkot yang sedang sulit. Intinya negara kita negara hukum, putusan pengadilan harus ditaati,” tegas Robert.
Sengketa proyek Keputih ini tercatat telah melewati empat jenjang peradilan sejak 2012, mulai dari Putusan PN Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby, Putusan PT Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT SBY, Putusan Kasasi MA Nomor 320 K/PDT/2016, hingga Putusan PK Nomor 763 PK/PDT/2021.
Pengadilan Negeri Surabaya bahkan telah menerbitkan Penetapan Aanmaning Nomor 25/Pdt.Eks/2025/PN.Sby sebagai peringatan eksekusi.
Robert mengancam akan membawa persoalan macetnya eksekusi ini ke Komisi III DPR RI apabila Pemkot Surabaya tak kunjung menunjukkan itikad baik.
Sementara itu, Komisi B DPRD Surabaya menjadwalkan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembakaran sampah di Keputih untuk memverifikasi kondisi fisik aset yang menjadi pangkal sengketa tersebut.
